SULSELBERITA.COM. Konawe Selatan – Tahun ini, jagat perpolitikan Indonesia dijadwalkan akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada desember 2020. Di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
Frasa dipilih secara demokratis dimaknai dipilih melalui pemilihan secara langsung. Pilkada adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum secara serentak disetiap daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
Pilkada serentak tahun ini tidak berlangsung disemua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, melainkan hanya mencakup 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota.
Meskipun Pilkada serentak telah dilakukan sejak tahun 2015 dan masyarakat Indonesia
sepertinya terlatih menghadapi Pilkada serentak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan potensi kecurangan pemilu (electoral fraud) terjadi.
Perbedaan mekanisme dan kerja-kerja teknis penyelenggara Pilkada serentak 2020 serta dilihat dari aspek pandemic Covid-19 bukan tidak mungkin membuka peluang kecurangan pemilu.
Menilik pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra), sejumlah nama yang akan berkompetitor melawan petahana H. Surunuddin Dangga mulai ramai menjadi perbincangan masyarakat, bahkan sejumlah nama seperti Irham Kalenggo, Muh. Endang, Rasyid, Rusmin Abdul Gani, Senawan Silondae, Beangga Harianto, sudah gencar melakukan sosialisasi di lapangan guna meraih simpati masyarakat.
Namun demikian, belum ada satu nama pun yang mampu menyaingi elektabilitas sang petahana.
Untuk diketahui, pada september 2019 lalu, Lembaga survei Parameter telah melakukan pemetaan kekuatan elektabilitas calon pada Pilkada Kabupaten Konsel tahun 2020. Dalam rilis surveinya, petahana Surunuddin Dangga meraih elektabilitas tertinggi 52,5 persen, Posisi kedua, Irham Kalenggo (Ketua DPRD Konsel) dengan tingkat elektabilitas 9,5 persen dimana, akumulasi perbandingan selisih diatas angka 43 persen.
Kemudian posisi ketiga di raih Rasyid dan Muh. Endang 2,0 persen dan terakhir Arsalim (Wakil Bupati Konsel) dengan tingkat elektabilitas 1,8 persen. Dan mereka yang masih rahasia/belum memutuskan tidak tahu/tidak jawab mencapai 32,2 persen.
Merujuk pada data survei Parameter tersebut, Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) Konsel, Jefri Rembaasa, mencermati bahwa hingga saat ini, elektabilitas Surunuddin Dangga masih perkasa karena lebih unggul dibanding kompetitor lainya yang bakal menjadi penantang di Pilkada Konsel tahun 2020 mendatang.
Jefri menjelaskan, berdasarkan data analisis lapangan, ada empat alasan mengapa elektabilitas Surunuddin Dangga sulit diruntuhkan dan masih tetap perkasa. Ini dikarenakan rapor hijau atas empat kondisi kehidupan masyarakat, seperti masalah politik, ekonomi, keamanan dan penegakan hukum.
Dimana tinggkat kepuasan masyarakat masih diatas 50 persen. Disisi lain, persepsi kepuasan atas kinerja Surunuddin diatas 80 persen
“Tak hanya itu, keunggulan lain yang dicapai Surunuddin dari pada Irham dan penantang lainya yaitu, dukungan partai politik”, kata Jefri saat dimintai keterangan baru – baru ini.
Menurut Jefri, masalah isu putra daerah di Kabupaten Konsel, bukan menjadi masalah bagi petahana. Sebab jika isu putra daerah menjadi referensi utama pemilih dalam menentukan pilihannya atau tidak, maka Surunuddin Dangga tetap tak bisa terbendungkan.
“Sebab, jika belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, selama 3 periode Pilkada Konsel, hasilnya hanya sekitar 10 persen publik konsel memilih karena alasan putra daerah. Dan sekitar 60 persen memilih karena faktor kemampuan calon kepala daerahnya. Sedangkan sisanya 30 persen mereka yang tidak menentukan pilihan. Inilah yang menjadi faktor utama petahana sulit tertandingi elektabilitasnya” jelasnya.
Senada, salah seorang tokoh Politik di Konsel SN, yang meminta namanya diinisialkan, dirinya mengkaji bahwa, jika saja pelaksaan Pilkada serentak terlaksana dalam kondisi pandemi Corona, maka kemenangan petahana bisa dipastikan diatas angin. Alasannya, petahana memiliki perangkat infrastruktur yang solid, mulai dari kepala desa, dinas – dinas, Camat-Camat,kepala sekolah, dan tim – tim relawan baik usia menengah maupun milenial.
“Belum lagi jika dana bansos Covid-19 di manfaatkan petahana sebagai alat sosialisasi.
Hal ini tentu bukan sesuatu yang tidak mungkin dalam dunia politik. Sehingga jika Pilkada serentak terlaksana dalam situasi Corona, maka dipastikan Petahana unggul dari kandidat kompetitornya” ungkapnya
Menurut SN, meski Petahana belum menentukan siapa calon wakilnya yang akan mendampinginya, namun saat ini ada beberapa nama calon bermunculan diantaranya, politisi asal PKS, Rasyid, politisi PKB Wawan Suhendra, dan Sekda Konsel, H Sjarif Sajang. Ketiga nama bersebut, menyatakan sikap siap mendampingi Petahana.
“Namun demikin, mencermati situasi beberapa hari terkahir ini, sepertinya Surunuddin tetap kembali berpasangan dengn Arsalim. Prediksi ini muncul dikarenakan sampai saat ini petahana belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya”, cetus SN memprediksi.
Lebih lanjut SN menjelaskan, disisi lain jika terjadi Head to Head antara Surunuddin Dangga dan Irham Kalenggo maka diprediksi elektabilitas Surunuddin berada diangka 55 persen dan Irham Kalenggo diprediksi 25 persen. Begitupula dengan penantang lainya, sehingga dipastikan petahana masih jauh lebih unggul.
“Untuk saat ini, Irham Kalenggo memang jail lebih unggul dikelompok kompetitor petahana lainnya. Sebab Irham dinilai lebih efektif melakukan kegiatan sosialiasasi dari rumah kerumah. Selain itu, Irham memiliki perangkat dan atribut yang cukup masif menguasai ruang publik,” lanjutnya
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa, berdasarkan analisis lapangan dan data yng disajikan oleh lembaga survei, kemungkinan untuk petahana kalah dan disaingi sangat kecil, terkeculai, jika dalam perjalanan petahana ditimpah tsunami, terjadi blunder politik, dan ditinggalkan sebagian besar pemilih fanatikya dihari pemilihan.
(bersambung….)
Oleh : Hendra, direktur sosial dan politik, Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JARAKK) Sultra
