Tidak Mau Ditangani Dan Banyak Lika-Liku , Kader HPMB Meminta Dinas Sosial Bantaeng Serius Untuk Serius Urusi Masalah Masyarakat

870

SULSELBERITA.COM. BANTAENG - Setelah melakukan konfirmasi via whatsapp antara Ketua Satgas Dengan Kepala Dinas Sosial Bantaeng, Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor Dinas sosial pada Selasa, 5 Mei 2020. Ikhsan didampingi oleh rekannya Uppy untuk bertemu dengan kepala Dinas Sosial.

Setelah Ikhsan Dan rekannya Uppy menceritakan keluh kesahnya terhadap apa yang dialami oleh korban kebakaran di Morowa. Bahwa korban dalam keadaan sedang membutuhkan perhatian dan harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah.

Namun, sudah diberikan beberapa bantuan tapi itu belum dijaminkan oleh perwakilan mahasiswa yang berkunjung kerumahnya. "Memang secara bantuan alat dapur,dan beberapa logistik dari beberapa penyumbang itu Adami hanya saja berapa hari tong ji itu kasian. Sedangkan korban membutuhkan bantuan untuk kebutuhan dan juga tempat tinggal" ujar ikhsan

Setelah mendengar semuanya pak syamsir selaku kepala dinas sosial merespon. "Kalau dana dari dinas sosial sudah tidak ada secara langsung dana. Harus memang mengikuti prosedural pendataan dari desa lalu diberikan Bantuan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Biasanya juga kami bekerja sama dengan beberapa OPD seperti BAZNAS" pernyataan kepala dinas sosial Kepada kedua mahasiswa.

"Melihat respon Kepala Dinas Sosial, kami selaku Mahasiswa yang mengawal bencana kebakaran ini beranggapan bahwa memang dinas sosial tidak peka dengan musibah Masyarakat. Jika sadar akan tanggung jawabnya maka cara apapun bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana kebakaran. Ketika kami meminta untuk diberikan petunjuk atau bantuan dinas sosial seakan lepas tangan untuk masalah ini" ujar ikhsan

Dinas sosial menyebut SLRT berarti memudahkan masyarakat untuk mengakses tentang info bantuan termasuk kartu KIP dan PKH. Program keluarga harapan (PKH) adalah bantuan pemerintah dibawah Kemensos dan dinas sosial. Jika korban di data lalu mendapatkan PKH maka penerimaan bantuan tetapnya adalah Rp. 550.000 untuk PKH REGULER dan 1 juta rupiah untuk keluarga Penerima PKH akses (Sumber:pkh.kemsos.go.id).

"Maka perlu di ingat andaikan arahan kepala dinas sosial di laksanakan. Kedua korban keluarga Maudu dan keluarga suniati pun di data lalu datanya di terima di dinas sosial, lalu di teruskan ke PUSDATIN KESOS hingga diberikan bantuan pertahun sebanyak nominal diatas. Maka, logikanya Butuh berapa lama untuk mendapatkan tempat tinggal. Sangat disayangkan jika untuk membantu korban harus di banting kiri kanan melalui prosedural. Maka pernyataan Dinas sosial ini seakan tidak tahu Masyarakatnya. Ternyata keluarga Maudu itu sudah terdaftar ujar Kepala Desa Morowa" lanjut ikhsan.

Pernyataan seolah tidak tahu terhadap keluarga korban. "Ketika sudah ada datanya kalau miskin nah bisa dibantu intinya suruh saja melapor ke desanya"lanjut Kepala dinas sosial.

Yang paling memancing perhatian adalah pernyataan kepala dinas sosial yang memang tidak tahu kalau masyarakat atas nama maudu sudah terdaftar. Karena beliau mengarahkan untuk di data lalu bisa mendapatkan bantuan.

Kepala dinas sosial mengakui bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas perlindungan, Jaminan sosial dan penanganan fakir miskin. Artinya kepekaan atas nasib masyarakat harus menjadi prioritas.

Lalu, apa lagi yang ditunggu untuk membantu. Jika dinas sosial tidak mampu membantu sekiranya berkordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ini tidak dilakukan. Ini adalah bukti bahwa dinas sosial yang mengurusi masyarakat yang tertimpa bencana. setelah BNPB mengatasi saat bencana kemudian dilanjutkan jaminan ketika Pasca Bencana oleh dinas sosial.

"Kami meminta transparansi anggaran, beliau menjawab tidak ada. Berarti Dinas Sosial paling tidak harus mengurusi masalah ini paling tidak berkordinasi oleh beberapa OPD jika memang dinas sosial kehabisan dana untuk mengurusi Masyarakatnya. Perlu diingat kami tidak mau dipermainkan. Namanya jaminan sosial yah menjamin kalau tidak menjamin artinya dinas sosial memang tidak ada kesadaran dan butuh di sadarkan mungkin. Kami tidak main-main untuk mengawal jika memang ini tugasnya namun tidak dijalankan" tutup ikhsan.