Demo Berbalas Demo, Massa MPR Sulsel Kembali Suarakan Penolakan Pembangunan Kawasan Industri di Marbo

SULSELBERITA.COM. Takalar – Belasan massa yang menamakan diri Mahasiswa Pejuang Rakyat (MPR), untuk kedua kalinya kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah Kab.Takalar membangun kawasan industri di Kec.Marbo. kamis, (23/1/2020).

Sebagaimana diketahui, beberapa hari sebelumnya Massa MPR melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Takalar jalan Jenderal Sudirman, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan kawasan industri di Kec.Marbo, namun dua hari berselang puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mangarabombang yang dipimpin oleh aktivis Desa Laikang Sudirman Danker, melakukan aksi demo tandingan, mereka justru mendukung rencana pemerintah tersebut.

Dalam.orasinya pada aksi demo tandingan tersebut, Sudirman Danker mengatakan, “Kami dari Aliansi Masyarakat Mangarabombang meminta kepada Pemda Takalar dalam hal ini Bupati Takalar agarmengawal sampai tuntas dan segera mengurus dokumen persayaratan sebelum dilakukan pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara di mangarabombang”. Ujar Danker.

Namun rupanya, Massa MPR tidak mau kalah, mereka melakukan aksi demo balasan di tempat yang sama, mereka tetap bersikukuh menolak rencana pemda Takalar tersebut.

“Kami dengan tegas menolak rencana pememintah Takalar tersebut, karena Desa Laikang dan Desa Punaga mayoritas penduduknya adalah nelayan dan petani, sehingga dikhawatirkan jika tetap dipaksakan, maka perairan di kedua desa tersebut akan tercemar limbah, yang berdampak pada rusaknya lingkungan”. Ujar Muh.Saidina

Dalam Pernyataan sikapnya, MPR Sulsel menekankan pada 2 hal, dimana rencana pemerintah untuk menjadikan Kec. Mangarabombang khususnya Desa Laikang dan Punaga sebagai area industri tersebut, tidak mempertimbangkan 2 hal pokok yakni:

1. Persoalan lingkungan yang memungkinkan mencemari laut Punaga dan Laikang sementara sebagian besar penduduk di dua desa tersebut adalah bermata pencaharian di laut

2. Persoalan sosial ekonomi

Kehadiran industri yang direncanakan pemerintah kabupaten Takalar tidak memperhitungkan kemungkinan sosial yang akan terjadi, tidak memperhitungkan keberlangsungan ekonomi masyarakat, padahal ada banyak program lain yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah misalnya mendorong pembangunan yang lebih mantap di bidang pertanian dan perikanan bukan industrialisasi

Oleh karena itu kami dari MPR (Mahasiswa Pejuang Rakyat)
Menolak keras rencana pemerintah di Laikang dan Punaga untuk membangun industri yang menurut kami sangat tidak pro dengan rakyat.