SULSELBERITA.COM. Takalar - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Takalar dari Komisi 3, yang terdiri dari Bakri Sewang, H. Bahtiar Syam, H. Ahmad Sija, Pahlawan Maulana, Johan Nojeng, Hj. Darmawari Mo'la, dan Hj. Dawati Sarro, mendataangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan agenda untuk membahas masalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
Perlu diketahui, tercatat di tahun 2019 pemerintah kabupaten Takalar menyiapkan anggaran sebesar 27.529. 620.000 untuk menanggung kepesertaan bagi warga takalar yang kurang mampu dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikasi dibanding ditahun 2019.
Kedatangan komisi 3 tersebut dalam rangka berkoordinasi soal BPJS bersubsidi mengingat adanya miskomunikasi selama in. Hal ini disampaikan oleh politisi dari fraksi PAN Bakri Sewang yang juga selaku sekretaris komisi 3 DPRD Takalar pada Senin (20/01/2020).
"Fakta yang terjadi di lapangan ada data yang double, ada beberapa peserta yang tercatat disubsidi apbn dan APBD padahal jika sudah terdaftar BPJS disubsidi APBN maka sepenuhnya ditanggung oleh APBN." Jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa hasil pertemuan dengan pihak kemenkes ini akan ditindaklanjuti ke dinas sosial, dinas kesehatan dan BPJS. "kedepan songkronisasi data penerima BPJS dari anggaran APBD dan apbd tidak double sehingga lebih banyak masyarakat takalar yang tercover BPJS bersubsidi seiring meningkatnya anggaran dari pemerintah daerah." Tandas Bakri Sewang yang juga ketua fraksi DPD PAN Takalar
Kedatangan komisi 3 DPRD takalar diapresiasi oleh Kemenkes karena dianggap legislatif takalar cepat tanggap terkait info penyaluran BPJS. Bahkan Kemenkes merekomendasikan komisi 3 Takalar untuk mengunjungi daerah Banjarmasin yang menjadi daerah percontohan pelaksanaan BPJS yang baik.
