SULSELBERITA.COM. Makassar,- Puluhan Mahasiswa unjuk rasa di depan kantor Ditlantas Polda Prov. Sulsel Jl. A.P. Pettarani Kel. Masale Kec. Panakukang Kota, Koalisi Mahasiswa Dan Pemuda, Aksi yang dipimpin Rafik Rumaf (Jendlap) aksi dalam rangka menyikapi terkait "Dugaan Pungli STNK, BPKB Dan SIM di Jajaran Ditlantas Polda Sulsel"
Pantauan awak media, Peserta aksi tampak orasi secara bergantian dengan Soundsistem, Dalam pengawalan Aparat Kepolisian Pamka/Pamtup Polsek Panakkukang.
Rafik Rumaf Dalam aksinya, menyikapi dugaan pungli pencatutan dan pengesahan BPKB, STNK, Dan SIM dianggap sampai merugikan Masyarakat dari daerah khususnya kota Makassar dan sekitarnya.
Tak hanya itu, Peserta aksi tampak membentangkan Spanduk yang bertuliskan Kritikan-kritikan kepada Pihak Ditlantas Polda Sulsel dan Kapolda Sulsel,
- Maraknya Pungli.
- Copot Kepala Dirlantas Dan Kasubdit Regident.
"Meminta Dirlantas Polda Sul-Sel untuk mengevaluasi kinerja jajaranya. Copot Kasi BPKB Kasi STNK dan Kasubdit Regident.
Apabila hal diatas Dirlantas tidak memenuhi maka kepala Dirlantas harus angkat kaki dari kota Makassar (turun dari jabatanya)." Tegas Rafik Rumaf saat orasi. Rabu sore (08/01/2020).
Sekira pukul 14:23 Wita, Giat aksi selesai, Selanjutnya Peserta aksi bergeser ke kantor DPRD Prov. Sulsel untuk melanjutkan orasi yang sama.
Peserta aksi saat orasi di DPRD Prov. Sulsel, diterima oleh perwakilan dari DPRD bapak Muliadi (fraksi demokrat), adapun tanggapan yang diberikan,
"Terima kasih atas kepedulian adek adek yang datang kesini untuk menyampaikan aspirasi nya. Tuntutan adek adek akan kami sampaikan ke pimpinan.
Jika pimpinan memberikan perintah kita akan laksanakan gelar RGP (rapat gelar pendapat) dan adek adek diharapkan membawa bukti dan anda harus hadir di rapat tersebut." Terangnya dihadapan peserta aksi.
Sedikit diketahui, Upaya kemufakatan jahat dan maraknya tindak pidana Pungli dalam penerbitan dan pengesahan BPKB, STNK dan SIM yang kami duga telah dilakukan oleh Dirlantas Polda Sul-Sel, Dirlantas telah dipercayakan pemerintah pusat agar menjaga kestabilan jalanya pengurusan
penerbitan dan pengesahan BPKB, STNK dan SIM namun ironisnya yang terjadi adalah kemufakatan jahat yang kemudian dilakukan oleh kepala Dirlantas sendiri (Red).
Hingga berita ini tanyang, Pihak Ditlantas Polda Sulsel belum dapat memberikan klarifikasi. (**)
Editor: Ilham
