SULSELBERITA.COM. Takalar – Sebagaimana diketahui, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2018 baru baru ini, hanya kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut membuat Bupati Takalar Syamsari Kitta menyampaikan rasa kekecewaannya.
Kepada awak media ini, Syamsari Kitta mengungkapkan kekecewaannya, bahwa opini WDP yang diraih, sebagai salah satu bukti tata kelola keuangan dan aset yang masih bersoal.
“Sistem informasi aset yang belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset yang belum selesai, data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid”. Ungkap Bupati Takalar, Rabu, (19/6/2019).
Lanjut diungkapkan Syamsari “Hal ini tentu mengecewakan, dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, dan saya berharap kedepannya kita tidak terus berada pada opini WDP, intinya masih banyak persoalan,” Ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Bupati Takalar juga meminta kepada semua Kepala OPD agar secepatnya mempelajari persoalan yang mendasari, dan berusaha mencari alternatif dan solusi pemecahannya. Dan Khusus untuk inspektorat agar menjalankan tupoksinya dengan baik serta melakukan intensif melakukan koordinasi dengan semua OPD.
“Kita ingin mencapai Status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), makanya semua OPD harus bisa mengetahui persoalan dan bisa memecahkannya”. Ujar Syamsari.
Perlu diketahui, informasi yang berhasil.dihimpun awak media ini, bahwa persoalan mendasar sehingga Pemkab Takalar gagal WTP dikarenakan masih banyaknya aset Pemkab yang dikuasai oleh pihak luar.
