SULSELBERITA.COM. Takalar - Rekap suara tingkat PPK yang berlangsung hari ini di kantir Kec.Polut, berlangsung alot dan panas, pasalnya saksi parpol yang turut hadir tak henti hentinya meminta agar C1 Plano di buka untuk menjadi rujukan, namun rupanya permintaan dari saksi Parpol tersebut, sama sekali tak ditanggapi dan tak digubris oleh pihak PPS dengan berbagai alasan yang tidaknmasuk akal. Minggu, (21/4/2019).
Sikap ngotot dari PPS tersebut, tentunya menimbulkan kecurigaan dan berbagai persepsi miring, seperti saat rekap suara Kelurahan Panrannuangku yang masih sedang berlangsung saat ini, pihak PPS ngotot tidak mau membuka C1 Plano meskipun mendapat protes keras dari para Saksi Parpol.
"Banyak yang menumpuk di sini ada ratusan yang harus d bongkar, juga harus mendapat rekomendasi dari Bawaslu dan KPU jika mau membuka C1 Plano" Kata salah seorang PPS kelurahan Panrannuangku.
Sementara ketua KPU Takalar Muh.Darwis yang dikonfirmasi terkait harus adanya rekomendasi dari KPU dan Bawaslu tersebut, justru membantah jika aturannya begitu.
"Jika ada ketidaksesuaian antara C1 yang dibacakan dengan C1 yang dipegang oleh Panwas dan saksi,.dan jika tidak ditemukan titik temu, maka C1 plano menjadi rujukannya, data Panwas itu menjadi pembanding" Jelas Muh.Darwis
Hal senada juga disampaikan oleh ketua Bawaslu Takalar yang juga ikut di konfirmasi, Ibrahim Salim bahkan terkesan heran, "Rekomendasi? kan tiap kecamatan ada Panwascam di sana, saya akan hubungi dulu Panwascam Polut sekarang". Ujar Ibrahim Salim
Secara terpisah saksi dari Partai PKS Sarni, mengaku keberatan jika Plano tidak segera di buka sebagai acuan. "Masalahnya pegangan panwas C1 n C1 saksi berbeda pak, terus dia mau mengambil keputusan dengan suara yang mau banyak, bukan berdasarkan C1 Plano, bahkan saya dari kemarin meminta agar KPPS menyediakan Plano sebelum di mulai rekap, kalau disuruh bukakan Plano, alasannya banyak menumpuk, ngotot sekali tidak mau buka C Plano,
Padahal tadi saksi sepakat mi semua untuk buka, tapi tidak bisa katanya, prosedurnya harus ada rekomendasi dari KPU dan Bawaslu". Ujar Sarni jengkel.
