Viral…Rekaman Telpon Seorang Lurah di Makassar Minta Ketua RT Dukung Caleg DPR RI

652

SULSELBERITA.COM. Makassar - Netralitas ASN khususnya pejabat di Pemkot Takalar, kini kembali menuai sorotan tajam, karena seharusnya seorang ASN tidak boleh memihak apalagi mengintervensi warga untuk mendukung salah satu capres ataupun Caleg.

Namun rupanya sebuah rekaman telepon seorang perempuan yang di duga salah satu Lurah di Makassar, yang meminta salah seorang ketua RT nya mencarikan suara untuk salah satu pasangan Capres dan seorang Caleg DPR RI kini viral dan berdar luas di Group Group WA.

Advertisement

Rekaman tersebut mulai beredar luas  sejak Kamis (14/3/2019) sore kemarin. Dalam rekaman yang berdurasi 2, 22 menit tersebut, terdengar suara seorang perempuan yang di duga seorang lurah, serta suara seorang laki laki yang tak lain adalah seorang ketua RT.

Berikut kutipan rekamannya.

PR : Bagaimana sampahmu…?

LK : Selesimi Bu.

PR : Oh…iya. Dibantuko Ibu haji di….?

LK : Kalau anu Bu, saya nda bisa. Saya sudah lama di Prabowo.

PR : Bagaimana Indira, berapa ko mau kasi saya Jokowi?

LK : Nanti Bu saya lihat. Insya Allah.

PR : Oke. Bantuma. Trus Ibu Indira bagaimana…? Ibu Wali. Ibu Wali…Itu Caleg DPRRI ku itu. Itu arahannya kita….Siapa caleg DPRRI mu…?

LK : Saya, Ashabul Kahfi Bu (Ketua DPW PAN Sulsel)

PR : PAN…..Begitu di ? Nda bisa kau bantu saya…?

LK : Yang mana Bu….?

PR : Itumi…nanti saya kirimkanko fotonya. Ibu Indira. Masa kau tidak tahu Ibu Wali. Kauka anu duduko bela. Mau tommako dikasi nai anumu, insentifmu. Tapi kayanya susah di situ di….?

LK : Bairpun saya di Jokowi, misalkan, tapi susah Bu. Karena warga semua di Prabowo. Tapi nanti saya coba teman-teman warga, siapa tahu ada yang minat satu rumah satu orang.

PR : Berapa rumah di situ wargamu….?

LK : 53 rumah Bu.

PR : 53…? Nadapatji itu kapang… Iya pale. Nda ko rekamji ini….?

Viralnya rekaman tersebut, ditanggapi oleh aktivis penggiat anti korupsi Djusman AR, dirinya mengaku kalau sudah mendengar rekaman yang dimaksud sejak Kamis (14/3/2019).

Kepada salah satu awak media Djusman mengatakan, ‘’Undang-undang sudah tegas mengatur, ASN harus netral. Apalagi kalau dia pejabat. Kalau ada pejabat seperti ini, ini pejabat yang takut kehilangan jabatan,” Ujar Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) ini, Jumat (15/3/2019).

‘’Atasan lurah itu kan ada Camat, Sekda dan Walikota. Saya berharap ini bukan arahan dari ketiga komponen ini. Kalau salah satunya, entah itu Camat, Sekda atau Walikota mencoba mengarahkan bawahannya untuk mengintimidasi warga untuk memilih caleg dan capres tertentu, maka ini ciri pejabat pecundang,” ketus Djusman lagi.

Beredarnya rekaman telepon tersebut, tentunya semakin memperkuat dugaan, ketidak netralan pejabat ASN di Makassar.