Meski Anggota DPRD Bintang Sudah Kembalikan Uang Negara, Kejati Kepri Tetap Lanjutkan Penyelidikan

334

SULSELBERITA.COM. KEPRI - Sebagaimana yang pernah ramai diberitakan berbagai media, dimana disebutkan sejumlah anggota DPRD Kab.Bintang tengah tersandung kasus dugaan korupsi saat kunjungan kerja (Kunker) ke Jakarta tahun 2015 silam, yang kasusnya tengah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, kini di kabarkan sejumlah oknum anggota DPRD Bintan tersebut, telah mengembalikan uang negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp76 juta.

Aspidsus Kejati Kepri Fery Tass, yang di konfirmasi terkait hal tersebut, membenarkannya, "Iya memang benar keseluruhan kelebihan bayar tersebut, telah dikembalikan ke kas negara, jadi dari hasil penyelidikan yang kita lakukan selama ini, termasuk diantaranya pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti dokumen yang kita kumpulkan, didapati adanya kelebihan bayar dalam kegiatan Kunker di DPRD Bintan saat itu sebesar Rp76 juta".Jelas Fery Tass melalui Whatshap. (Kamis, 6/12/2018).

Baca Juga  Begal Kembali Beraksi Di Takalar, Pelajar SMA Ini Jadi Korban

Lanjut di katakan Fery Tass, "Kebenaran pengembalian uang negara tersebut, setelah kita melakukan penelusuran dan telah melihat bukti Surat Tanda Setor (STS) oleh pihak bendahara di Sekretariat DPRD Bintan kepada tim penyidik kami, dan itu sekitar bulan Oktober 2018 yang lalu".

Namun menurut Aspidsus Kejati Kepri ini, meskipun para anggota dewan tersebut telah mengembalikan uang negara, bukan berarti proses hukum akan terhenti, apalagi penanganan kasus ini baru dalam tahap penyelidikan, "Penanganan kasus ini tetap lanjut,  sampai ada petunjuk dari hasil gelar perkara bersama pimpinan". Ujarnya.

"Jika para tersangka atau terdakwa itu mau mengembalikan kerugian negara, tentu ada pertimbangan lain untuk bisa meringankan hukuman mereka" Tutup Fery Tass.

Dugaan kasus ini berawal dari lapor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Crisis Center (ICC) Kepri, La Ode Kamarudin ke Kejari Tanjungpinang pada 4 April 2017 lalu, kemudian diteruskan ke Kejati Kepri.

Baca Juga  LIDIK PRO Sulsel: Ada Apa Lurah Barombong Persulit Warganya Urus Sertifikat Tanah?

La Ode mengatakan, dari bukti yang ia dapatkan terdapat sejumlah kwitansi yang dianggap fiktif. Hal ini diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari agen travel yang mengklaim kalau kwitansi yang dijadikan sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Komisi III itu adalah palsu.

Advertisement
BAGIKAN