SULSELBERITA.COM. Takalar - Slogan Berua baji Pemerintahan Syamsari Kitta H.Ahmad Dg Se're (SK - HD), kini mulai di ragukan, Pasalnya di sektor konstruksi harapan akan terbukanya peluang bagi rekanan (Kontraktor) lokal untuk bisa menjadi "Tuan Rumah", ternyata terancam hanya akan jadi "Penonton" saja.
Bagaimana tidak, di laman LPSE Takalar, Unit Layanan Pengadaan mengumumkan pelelangan paket senilai Rp 10,31 Milyar dan Rp 8,58 Milyar.
Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran awak media, kedua paket tersebut adalah penggabungan dari beberapa paket pekerjaan kegiatan dengan lokasi yang berjauhan. Dengan penggabungan paket pekerjaan tersebut, praktis hanya perusahaan dengan skala besar yang bisa ikut pada proses pelelangan.
Namun yang lebih Parahnya lagi, karena beberapa paket yang digabung tersebut, ternyata tidak sesuai dengan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Pemkab Takalar tahun 2018.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktifis LSM di Takalar pun angkat bicara. Direktur Lembaga Pemerhati Takalar (Peta), Ahmad Azis menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, Pemerintahan SKHD terindikasi akan dirusak dari dalam oleh para perangkatnya sendiri.
“Janji kampanye SKHD jelas. Akan memberdayakan pengusaha lokal di sektor konstruksi. Namun demikian, kenyataan itu jauh panggang dari api. Ada pihak di pemerintahan yang justru terkesan mengarahkan kepentingan kelompok tertentu untuk memenangkan tender,” Ujar Ahmad Azis, Sabtu (19/5/2018) malam.
Penggabungan paket tersebut, menurutnya secara nyata dan terang benderang menabrak regulasi terkait dunia konstruksi.
“Pemaketan pekerjaan, diatur dengan jelas di Pasal 24 Ayat (3) huruf a Perpres No. 4 Tahun 2015, melarang Pengguna Anggaran membuat kebijakan Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.”urai Azis.
Pihaknya juga menyoroti akan turut terlibatnya pihak dari luar sistem pemerintahan. “Ada selentingan yang sedang kami telusuri, yakni adanya oknum PNS dari Jeneponto yang disiapkan jadi pejabat di Takalar. Sekarang sudah mulai mengatur jalannya tender di Takalar.” tambahnya.
Karenanya, Azis mengaku sedang menghimpun beberapa potensi untuk melawan kondisi ini.
“Kasihan pengusaha lokal kita. Kami segera konsolidasikan kelompok LSM untuk menyorot ini,” Kuncinya.
