SULSELBERITA.COM. Takalar - Kedatangan Ketua Apdesi Takalar bersama pengurusnya ke Kantor DPRD Takalar untuk mengadukan penjabat Desa, semakin membuktikan polemik pemecatan aparat desa oleh para penjabat Desa, belum juga menemukan solusi, bahkan terkesan semakin meruncing.(Senin, 19/2/2018).
Ketua Apdesi Wahyudin Mapparenta di hadapan anggota komisi 1 DPRD Takalar, mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa penjabat Desa melakukan pemecatan terhadap aparat di Desanya, membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak faham aturan dan regulasi
"Penjabat yang melakukan pemecatan terhadap aparat Desanya yang sewenang wenang, tanpa beradasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, itu semakin membuktikan, bahwa mereka sama sekali tidak faham aturan dan Desa". Ujar Kades Aeng Batu Batu ini.
Ketua Apdesi Takalar ini kembali mengatakan "Kami Apdesi Takalar bersyukur, karena apa yag menjadi kerehan kami saat ini, itu juga dirasakan oleh teman teman Anggota DPRD Takalar, Ini ada warna yang coba dibangun oleh pemerintahan saat ini, ingat.. sejak awal kami sudah tegaskan, bahwa kami Kepala Desa adalah anak buanhnya pak bupati, kami akan ikut perintah bupati jika itu membawa kebaikan bagi masyarakat dan pro rakyat" kuncinya.
Menyikapi Hal tersebut, legislator dari partai PAN Erni Halera mengatakan "Partai PAN akan selalu mendukung langkah langkah APDESI, dan akan selalu mensupport Segala bentuk gerakannya, sepanjang tidak menyalahi aturan perundang undangan yang berlaku" ujarnya singkat.
Dilain pihak, Legislator partai Demokrat Husnia Rahmanyang di konfirmasi terkait masalah tersebut, mengatakan "Pemanggilan oleh DPRD Takalar kepada Penjabat Desa yang melakukan pemecatan sudah kami lakukan sebanyak dua kali, tapi mereka sama sekali tidak menggubrisnya, tapi pimpinan DPRD telah melayangkan surat pemanggilan ke tiga kali, dimana panggilan yang ketiga tersebut, meminta keterlibatan pihak yang berwajib, namun kami serahkan sepenuhnya ke Kapolres, apakah nanti pihak polres akan berkordinasi dengan pihak polda, itu bukan ranah kami lagi". Jelas wakil ketua Komisi 1 DPRD Takalar ini.
Dalam Audens tersebut, pihak Komisi 1 DPRD Takalar, berjanji akan segera melakukan konsultasi kedepdagri dan kementrian aparatur negara, fan hasil konsultasi tersebut akan dibuatkan rekomendasi.
