APDESI Takalar Kembali Adukan Masalah Pemecatan Aparat Desa Oleh PLT Ke Komisi 1 DPRD

639

SULSELBERITA.COM. Takalar - APDESI Takalar yang dipimpin langsung oleh ketuanya Wahyudin Mapparenta yang sekaligus Kepala Desa Aeng Batu Batu kembali mendatangi DPRD Takalar, kedatangan mereka kali ini, diterima oleh Komisi 1. (Senin, 19/2/2018).

Ketau Komisi 1 Ilham Torada menyambut Ketua Apdesi bersama rombongannya dengan hangat dan memberikan apresia "Selamat datang Ketua Apdesi dan semua pengurusnya yang hari ini datang ke gedung rakyat ini, tamu bagi kami membawa reski", Ujar Ilham Torada.

Ketua Apdesi Wahyudin Mapparenta, saat diberikan kesempatan untuk memaparkan maksud dan tujuan Apdesi datang ke Komisi 1, memaparkan panjang lebar, apa yang membuat mereka kembali datang ke rumah rakyat tersebut.

Advertisement

"Kami hadir dan datang kesini,  sebagai akumulasi kegalauan dan kegelisahan hati para Kades yang ada di Kab.Takalar, ada dua agenda yang kami bawa, yang pertama terkait masalah pemecatan aparat Desa yang sewenang wenang oleh para Penjabat Kepala Desa, karena kami melihat dinamika yang ada saat ini, tidak ada tanda tanda perbaikan". Ungkap Wahyudin.

Baca Juga  Makin Menjadi jadi Hina Islam di Medsos, Gregorius Andre Yadi Kebal Hukum??

"13 Penjabat Kepala Desa yang notabene bukan penduduk setempat, melainkan mereka adalah ASN yang diberikan tugas tambahan, mereka tidak boleh serta merta bisa melakukan penggantian begitu saja, tanpa mengacu pada aturan dan regulasi yang ada, karena kenapa? rata rata yang dikeluarkan atau yang dipecat ini adalah orang orang yang memenuhi syarat, mereka memiliki SK kok dari Kades sebelumnya. Ini dikarenakan para penjabat tersebut, tidak memiliki basic tentang Desa yang jelas, dan mereka ditempatkan menjadi plt Kades, kami berharap dprd mampu membantu terkait masalah ini" Ungkap Wahyudin lebih jauh..

Ditambahkannya lagi, 'Bayangkan salah satu pejabat Kepala Desa pernah mengatakan, ini ada tekanan dari atas, bahkan ada juga yang mengatakan kami hanya tanda tangan, ini perlu disikapi secara serius, karena ada warna, bahkan kantor Desa saja di suruh ganti warna catnya menjadi warna cream hitam, Golkar saja berkuasa puluhan tahun, tapi tidak seperti ini".

Baca Juga  Pengadaan Dump truk 121 Desa dikabupaten Gowa Diduga Merugikan Negara 13 Miliar

Lebih jauh lagi disampaikan oleh Ketua Apdesi Takalar ini "Agenda yang kedua, ini terkait persoalan jadwal Pilkades serentak 2018, satu satunya juknis yang baru saja turun, itu Kab.Takalar, sementara Kabupaten lain sudah lama, jadi bagaimana APBDes bisa di susun? bahkan opini yang berkembang, bagian pemerintahan Kab.Takalar  juga tidak jelas, mereka melakukan sosialisasi Pilkades serentak, sementara jadwal tidak di kabarkan dan tidak di sampaikan, jadi sosialisasi ini tujuannya apa? opini opini yg berkembang, jika gelombong ke dua Pilkades serentak itu pada bulan Oktober 2018, dan itu ada 13 Desa yang akan masuk,  sementara ada Kades yang sudah habis masa jabatannya pada bulan Juli dan Agustus 2018,  tapi justru mereka tdak di ikutkan pada bulan Oktober, ada apa ini?" Kuncinya.

Baca Juga  Ada Apa Dengan Penanganan Kasus Pembebasan Lahan Bendungan KARELOE??
Advertisement
BAGIKAN