Paripurna DPRD Mentahkan Pemilihan Ketua Fraksi, Tiga fraksi Justru Membantah

406

SULSELBERITA.COM. Takalar - Seperti yang di beritakan sebelumnya oleh media ini dan beberapa media lainnya, terkait paripurna DPRD yang mementahkan hasil pemilihan ketua Fraksi fraksi (Senin, 13/11/2017). Hal tersebut, ternyata di bantah oleh Tiga fraksi DPRD Takalar, mereka membantah telah terjadi kisruh terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan.

Ketiga fraksi tersebut, fraksi PKS, fraksi PPP, fraksi Gabungan ( Nasdem, PAN, PDIP, PBB ). Ketiga fraksi membantah pemilihan hasilnya adalah ilegal alias tidak sah.

Advertisement

"idak ada yang dipaksakan, pertama ada undangan resmi yang di tandatangani oleh ketua DPRD, dan sesuai tata tertib DPRD setiap rapat atau pemilihan, minimal diikuti separuh dari jumlah anggota terkait. Dan semuanya legal. ", ungkap Muhajir ketua fraksi Gabungan.

Hal senada disampaikan oleh ketua fraksi PKS Sulaiman Rate Dg Laja yang menambahkan bahwa komitmen komitmen awal yang telah dibangun dan disepakati oleh fraksi fraksi tidak menjadi jaminan keterpilihan.

" fraksi diawal sah sah bersepakat, tapi seiring dinamika dan arahan partai ditingkatan wilayah, maka itu bisa berubah. Di pemilihan tiap pribadi dari fraksi pilihannya bisa saja berbeda. Dan itu menjadi resmi.

" rapat paripurna sesungguhnya tidak bisa membatalkan berita acara pemilihan alat kelengkapan dewan, domain rapat paripurna hanya membacakan keputusan pemilihan pimpinan komisi ", tegas Sulaiman Laja.

Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan hasil pemilihan pimpinan komisi, dan hasil pemilihan komisi2 pun tidak ada celah cacat hukumnya.

" komitmen itu identik dengan kepentingan, PAN contoh, lama berkomitmen dengan cagub IYL, tiba tiba arahan partai ke Nurdin Abdullah. Akhirnya berlabuh ke NA" ujarnya.

Sebelumnya di salah satu media online, alat kelengkapan baru komisi komisi dikatakan mentah oleh rapat paripurna DPRD.
Dalam rapat paripurna tersebut, terjadi penolakan fraksi terhadap hasil pemilihan pimpinan Komisi Komisi. Ketua Fraksi Demokrat, Hasbullah Rahman menjelaskan bahwa proses pemilihan tersebut terkesan ilegal dan dipaksakan. “Pertama, pemilihan tadi pagi itu, sangat dipaksakan. Hanya dilakukan sebagian kecil fraksi tanpa menunggu beberapa fraksi lainnya.”jelas Hasbullah.

Selain itu, menurut Hasbullah yang juga Sekretaris Partai Demokrat Takalar menambahkan bahwa pertukaran anggota komisi di DPRD disertai beberapa poin kesepakatan.
“Pertukaran anggota fraksi di komisi, disertai kesepakatan tentang paket pimpinan komisi. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, maka semua kesepakatan akan gugur dengan sendirinya,”jelasnya.