SULSELBERITA.COM. Takalar – Asosiasi Pmerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Takalar, melakukan perlawanan, terkait rencana DPRD Takalar untuk mengkaji ulang kenaikan alokasi dana desa (ADD) 10 persen.
Wahyudin Mapparenta yang saat ini menjadi nahkoda dari organisasi Apdesi Takalar, mengatakan, bahwa pengkajian ulang kenaikan ADD 10 %, tak etis dilakukan lagi oleh DPRD Takalar, pasalnya regulasi serta undang undang yang mengatur kenaikan ADD tersebut, itu telah sesuai aturan. Bahkan, menurutnya lagi, kenaikan ADD sebesar 10%, sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.
“Pengkajian ulang yang akan ditempuh dewan saya kira bukanlah sebuah langkah bijak, UU telah mengatur hak masyarakat tentang kenaikan ADD, tentu ketika hal ini dikaji, kemudian dipangkas atau dibatalkan pasti kami akan melakukan perlawanan, olehnya itu kami meminta dewan yang terhormat, untuk jangan mau diintervensi oleh segelintir kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya,” ujar Wahyuddin Mapparenta, Kamis (9/11/2017).
Wahyuddin Mapparenta yang juga kepala Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara berharap, agar pembahasan APBD – Pokok yang akan berlangsung pekan depan, tetap mengacu pada hasil pembahasan KUA – PPAS
“Kenaikan ADD sebesar 10% itu lebih pro rakyat dibanding program sapi, toh dalam APBD Pokok dewan juga telah menyepakati 100 ekor sapi pertahun, yang saya kuatirkan kalau keinginan atau kehendak segelintir orang tersebut bukan memikirkan masyarakat Takalar tetapi lebih mementingkan kelompoknya,” tandas Wahyuddin Mapparenta.
Hal yang sama diutarakan, Idris Naba Sekretaris DPC Apdesi Takalar yang juga Kepala Desa Tamalate. Dirinya menyayangkan rencana pengkajian ulang ADD 10 persen, hal itu dikatakannya mengingat Bupati terpilih juga telah memprogramkan kenaikan ADD 10 persen.
“Bapak Bupati terpilih juga telah memprogramkan kenaikan ADD yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Keinginan pihak tertentu tidak usah ditanggapi,” kata Idris Naba.
