SULSELBERITA.COM. Takalar - Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Makassar bekerjasama dengan yayasan Tifa, menggelar diskusi terbuka dengan tema "Hasil riset skema pembentukan, penerapan dan dampak perda bantuan hukum di Kabupaten Takalar" Kamis (28/9/2017) bertempat di Hotel Grand Kalampa Kabupaten Takalar.
Dalam kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Ketua riset LBH Makassar Suharno SH. perwakilan LBH Takalar Andi Ardianto SH, Kepala bagian hukum sekretariat Pemda Takalar H. Sahlan Gasri SH dan beberapa aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya Suharno SH menjelaskan bahwa hasil riset kajian yang telah mereka lakukan selama ini, sudah seharusnya Pemda Takalar menyiapkan lembaga bantuan hukum yang nantinya akan mendampingi masyarakat dalam perkara hukum, paling tidak mendorong OBH yang ada untuk di akreditasi kedudukannya.
"Kami berharap Pemda Takalar segera buat Lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat kecil minimal pemda berupaya mendorong OBH untuk di akreditasi". Harap ketua Riset LBH Makassar
“Harapan kami dengan adanya Perda (bantuan hukum, dapat menjadi jalan untuk memperingan kalangan rakyat kecil guna mendapatkan bantuan hukum,” tegasnya.
Sementara Kepala bagian Hukum sekretariat pemda Takala H. Sahlan Gasri Mengatakan pihaknya akan berupaya agar Pemda Takalar membuat regulasi Perda/Perbub untuk bantuan hukum bagi masyarakat kecil yang telah memenuhi syarat untuk dibantu.
" Kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk dalam hal ini Sekda untuk bagaimana perda/perbub yang sudah lahir dapat dimanfaatkan demi masyarakat, apalagi kan itu ada dananya, hanya saja dana itu belum bisa digunakan karena belum ada regulasi yang mengatur". Ujar Sahlan Gasri.
Sahlan menambahkan, "saat ini kita sudah siapkan dana 48 juta untuk bantuan hukum, jadi jika ingin dana itu terpake ya kita siapkan dulu regulasinya, olehnya itu, kita beri waktu 3(tiga) bulan bagi LBH untuk menyusun draf perda, setelah itu kita akan dorong ke DPRD, kalau perlu anggaran juga kita tambah. Tutup sahlan.
