SULSELBERITA.COM. Makassar, -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) bersama Siswa-Siswi SMAN/SMKN kota Makassar dan orang tuanya menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah jabatan Gubernur Sulsel, Senin(1/8/22).
Aksi DPP OPM terkait adanya indikasi dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah SMAN sebanyak 23 / SMKN sebanyak 10 se-kota Makassar tahun ajaran 2022/2023.
Jendral lapangan Ilham Arief yang juga merupakan Ketua DPP OPM mengungkapkan adanya dugaan penambahan kuota yang melalui wa dan daftar nama-nama yang dikirim kabid Dikmen SMAN dalam hal ini atas nama Asqar
"Dimna hal ini kuat dugaan melanggar Permendikbud tentang drumbel jumlah kelas dan sesuai dengan PPDB tidak ada lagi penerimaan calon siswa baru jika PPDB sudah dinyatakan di tutup," ujarnya saat orasi
Lebih lanjut dia menjelaskan kurang lebih 2 ribu siswa siluman yang di paksakan harus di akomodir di setiap SMAN/SMKN se-kota Makassar memperhitungkan payung hukum dan kesiapan tenaga pengajar.
"Kami juga menduga ada manipulasi pengadaan anggaran server penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun anggaran 2022/2023 dengan berkisaran anggaran 2,3 miliyar lebih di dinas pendidikan provensi sulawesi-selatan dimana diduga kuat tidak adanya trasparansi selaku pemenang tender dalam pengadaan ini," ujar Ilham
Dirinya juga mengutarakan segera memberikan solusi kepada Siswa yang tidak terakomodir apa lagi dikalangan penghasilan orang tua menengah kebawah.
"Kami juga meminta agar Siswa yang tidak terakomodir untuk masuk di Sekolah Negeri itu harus diberikan jalan apa lagi orang tuanya terbilang penghasilan menengah kebawah," pungkasnya.
Diketahui Aksi DPP OPM akan berlanjut. Pekan depan jika tuntutanya tidak terpenuhi dengan massa yang lebih banyak
Adapun pernyataan sikapnya yaitu :
1. Mendesak Gubernur Sulsel mencopot Kadis Pendidikan, Sekdis, Kabid Dikmen SMAN.
2.Mendesak Gubernur segera mencabut nama-nama yang sudah diserahkan oleh Kabid Dikmen Sulsel ke setiap Sekolah SMAN/SMKN se kota Makassar yang berkisaran kurang lebih 2 ribu calon Siswa baru tambah jalur ofline karena bertentangan dengan Permendikbud tentang penambahan drumbel jumlah kelas .
3. Meminta bapak Gubernur memberikan wewenang penuh kepada Kepala Sekolah untuk menerima jalur kebijakan tambahan siswa baru karena kepala sekolah yang mengetahui persis kapasitas berapa jumlah Siswa yang mau diterima dan ketersedian tenaga pengajar
4. Mendesak gubernur sulsel mecopot Kadis, Sekdis, Kabid Dikmen SMAN karena tahun ini gagal total melaksanakan PPDB karena tidak maksimal bahkan sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar , Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN , bahkan merugikan calon peserta didik karena PPDB jalur online hanya membirikan kesempatn 2 kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik.
Aksi ini dikawal ketat Kepolisian dan Satpol PP.
