Opini: Ketimpangan Penerapan Kurikulum Merdeka Antara Sekolah di Perkotaan dan Pedesaan

Oleh: Dosen Eliza Junita A. S.E., M.Pd., Nur Annisa & Nur Alam Ramadani (Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)

SULSELBERITA.COM. Kata “merdeka” terdengar menyenangkan. Namun, pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan: apakah semua sekolah di negeri ini benar-benar bisa merasakan kemerdekaan itu? Menurut pengamatan kami, belum tentu demikian. Kurikulum Merdeka memang dirancang agar pembelajaran lebih fleksibel dan tidak mengurung siswa dalam sekadar hafalan. Namun dalam praktiknya, terbentang jarak yang cukup lebar antara sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan — jarak yang jarang sekali disuarakan ketika kurikulum ini tengah dipuji-puji.

Bacaan Lainnya

Bayangkan dua anak yang sama-sama duduk di kelas VIII, sama-sama menjalankan kurikulum yang sama, tetapi berada di lingkungan yang berbeda. Yang satu bersekolah di desa, yang lain di kota. Secara tertulis kurikulumnya sama, tetapi pengalaman belajar yang mereka rasakan bisa sangat berbeda.

Kurikulum Merdeka lahir dengan niat yang mulia. Guru diberi kebebasan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, dan siswa diajak belajar melalui proyek, diskusi, serta pengalaman nyata. Namun niat baik di atas kertas tidak otomatis berjalan mulus di dalam ruang kelas. Semuanya sangat bergantung pada siapa yang menjalankannya, dengan bekal apa, dan sarana pendukung seperti apa.

Dari sisi siswa, anak-anak di perkotaan umumnya tumbuh dengan dukungan yang berlimpah: akses bimbingan belajar, koleksi buku di rumah, internet yang lancar untuk mencari referensi, dan orang tua yang memahami arah pendidikan anaknya. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang dialami anak-anak di desa. Sepulang sekolah, sebagian besar dari mereka masih harus membantu orang tua di ladang, berjualan, atau menjaga adik di rumah. Padahal Kurikulum Merdeka sangat mengandalkan kemandirian, keaktifan, dan eksplorasi minat siswa. Bagaimana anak bisa mandiri belajar jika waktu dan sarana yang tersedia saja sudah terbatas?

Persoalan dari sisi guru pun tidak kalah berat. Kurikulum ini memberi kebebasan lebih besar bagi guru untuk merancang pembelajaran, tetapi kebebasan itu baru akan terasa bermakna jika guru memiliki bekal yang memadai. Guru di kota lebih mudah mengakses pelatihan, berjejaring dengan rekan sejawat, dan melihat langsung praktik-praktik terbaik. Sebaliknya, guru di daerah terpencil, termasuk wilayah 3T, seringkali hanya mendapatkan sosialisasi singkat dan langsung diminta menerapkannya. Wajar jika perubahan yang terjadi baru sebatas permukaan — nama perangkat diganti, tetapi cara mengajar di kelas belum banyak berubah. Belum lagi di banyak sekolah desa, satu guru sering memegang beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga waktu dan energi untuk berinovasi nyaris tidak ada.

Kesenjangan juga terlihat jelas dari infrastruktur. Sekolah di perkotaan umumnya sudah dilengkapi internet stabil, proyektor, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga pembelajaran berbasis proyek dapat berjalan lancar. Di desa, sinyal yang hilang-timbul saja sudah menjadi kendala harian. Di titik inilah, kebebasan yang dijanjikan kurikulum justru terasa seperti tuntutan yang tidak sebanding dengan kemampuan sekolah daerah.

Beban administrasi yang belum disesuaikan juga menjadi catatan tersendiri. Guru diminta menyusun modul ajar, melaksanakan asesmen diagnostik, hingga mengunggah laporan secara berkala. Bagi guru yang memiliki laptop dan koneksi memadai, ini hanyalah tugas tambahan. Namun bagi guru yang harus berjuang dulu mencari sinyal atau bahkan pergi ke kota terdekat hanya untuk mengunggah dokumen, beban ini memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih bermakna. Fokus pun bergeser — guru sibuk mengejar kelengkapan berkas, bukan memikirkan cara terbaik agar siswa benar-benar memahami materi.

Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, kita akan menghadapi risiko yang nyata: siswa di kota semakin terbiasa berpikir kritis, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi, sementara siswa di desa tertinggal karena keterbatasan sarana dan pendampingan. Padahal, mereka semua kelak akan bersaing di arena yang sama — dalam seleksi masuk perguruan tinggi maupun mencari pekerjaan. Rasanya belum adil jika mereka dinilai dengan standar yang sama, sementara titik awal yang mereka miliki jauh berbeda.

Kendati demikian, kami tidak menyarankan untuk menyalahkan kurikulumnya. Gagasan di balik Kurikulum Merdeka sangat baik. Yang perlu segera dibenahi adalah kesiapan sistem penunjangnya. Pelatihan guru harus benar-benar menjangkau daerah-daerah terpencil, bukan hanya berhenti di sekolah-sekolah yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pendampingan langsung ke satuan pendidikan jauh lebih efektif daripada sekadar sosialisasi satu kali selesai. Penyederhanaan perangkat ajar yang dapat digunakan tanpa bergantung penuh pada koneksi internet juga sangat dibutuhkan oleh sekolah di daerah. Dan tentu saja, sebelum menuntut inovasi pembelajaran, kebutuhan dasar seperti listrik, jaringan komunikasi, dan ketersediaan buku harus dipenuhi terlebih dahulu.

Sebagai calon pendidik, kami melihat ini sebagai pengingat bahwa pendidikan yang merdeka seharusnya dirasakan oleh setiap anak di negeri ini — bukan hanya mereka yang kebetulan lahir dan tumbuh besar di perkotaan. Kurikulum sebagus apa pun tidak akan bermakna jika hanya sebagian anak yang bisa menikmatinya. Keadilan pendidikan bukan berarti memperlakukan semua sekolah dengan cara yang persis sama, melainkan memastikan setiap sekolah mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Bila hal ini sudah terwujud secara merata, barulah kata “merdeka” dalam pendidikan benar-benar milik seluruh anak bangsa.

Pos terkait