Menang Gugatan Perdata PMH, Kantor Hukum Ratna Kahali SH dan Rekan Siap Menangkis Upaya Banding

SULSELBERITA.COM. Takalar – MAKASSAR, Jumat, 20 November 2026 — Kantor Hukum Ratna Kahali, S.H. dan Rekan menyambut positif putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Mks, yang diputus pada Kamis, 19 November 2026.

 

Bacaan Lainnya

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium). Akibatnya, gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

 

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa tanah dan bangunan di Jalan Bacan Nomor 102, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, antara Jap Jetty dan pihak-pihak penggugat lainnya melawan Sariana beserta keluarga Tunggeleng.

 

Tim kuasa hukum keluarga Tunggeleng, Ratna Kahali, S.H. dan Muhammad Sirul Haq, S.H., C.NSP., C.CL., menilai putusan tersebut sebagai keberhasilan pembelaan hukum dari aspek formil, sekaligus menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan upaya hukum banding dari pihak lawan.

 

Ratna Kahali: Gugatan Tidak Dapat Diterima, Eksepsi Kami Dikabulkan

 

Ratna Kahali, S.H., selaku kuasa hukum keluarga Tunggeleng, menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan perdata, khususnya mengenai kelengkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.

 

“Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kami mengenai gugatan kurang pihak atau exceptio plurium litis consortium. Konsekuensinya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Ini merupakan hasil positif bagi klien kami karena keberatan hukum yang kami ajukan memperoleh pertimbangan dan dikabulkan oleh pengadilan,” ujar Ratna Kahali dalam keterangan pers yang disiapkan Jumat (20/11/2026).

 

Menurutnya, putusan tersebut harus dipahami secara tepat. Gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil, sehingga pengadilan belum memberikan putusan yang menyelesaikan seluruh pokok sengketa kepemilikan tanah dan bangunan.

 

“Kami menghormati putusan Majelis Hakim, termasuk putusan terhadap gugatan rekonvensi yang juga dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, putusan ini tidak menghapus hak keluarga Tunggeleng untuk mempertahankan kepentingan keperdataannya melalui mekanisme hukum yang tersedia,” lanjutnya.

 

Muhammad Sirul Haq: Siap Menghadapi Banding, Pembuktian Akan Tetap Kami Pertahankan

 

Sementara itu, Muhammad Sirul Haq, S.H., C.NSP., C.CL., menegaskan bahwa tim kuasa hukum telah mempersiapkan langkah hukum apabila pihak Jap Jetty Cs mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar.

 

“Kami siap menghadapi setiap upaya hukum yang ditempuh pihak lawan. Apabila mereka mengajukan banding, kami akan menyusun kontra memori banding secara komprehensif, dengan mempertahankan argumentasi mengenai gugatan kurang pihak yang telah diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama,” tegas Muhammad Sirul Haq.

 

Menurutnya, perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penguasaan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

 

Pihak keluarga Tunggeleng telah mengajukan sejumlah dokumen mengenai riwayat tanah, dokumen pewarisan, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen yang menurut mereka membuktikan adanya hubungan sewa-menyewa antara keluarga pemilik terdahulu dengan pendahulu pihak penggugat.

 

“Sejak awal kami menegaskan bahwa penguasaan fisik suatu bangunan tidak otomatis melahirkan hak kepemilikan. Ada perbedaan mendasar antara penguasaan berdasarkan hubungan sewa-menyewa dan penguasaan berdasarkan hak milik. Persoalan tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah,” jelasnya.

 

Sirul menambahkan bahwa putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukanlah putusan yang menetapkan kepemilikan objek sengketa secara final.

 

“Karena itu, kami tidak ingin membangun opini seolah-olah seluruh persoalan kepemilikan sudah diputus tuntas. Yang telah diputus adalah eksepsi kurang pihak dan akibat hukumnya terhadap gugatan. Mengenai hak kepemilikan, kami tetap berpegang pada dokumen dan bukti yang diajukan keluarga Tunggeleng,” tambahnya.

 

Valga Tunggeleng: Perjuangan Keluarga Mempertahankan Warisan Belum Berakhir

 

Valga Tunggeleng, selaku bagian dari keluarga yang berkepentingan terhadap objek sengketa, menyampaikan apresiasi atas kerja tim kuasa hukum Ratna Kahali, S.H. dan Rekan.

 

Menurut Valga, sengketa Jalan Bacan Nomor 102 bukan sekadar persoalan tanah dan bangunan, melainkan menyangkut sejarah keluarga serta upaya mempertahankan hak yang diyakini diwariskan secara turun-temurun.

 

“Kami bersyukur atas putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan eksepsi kuasa hukum kami. Keluarga kami telah berjuang cukup lama untuk mempertahankan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Kami akan terus menempuh jalur hukum dan menghormati proses peradilan,” ungkap Valga.

 

Valga juga berharap agar seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan tidak melakukan tindakan sepihak selama persoalan hukum belum memperoleh penyelesaian akhir.

 

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara adil, berdasarkan bukti dan hukum, bukan melalui tekanan ataupun tindakan di luar mekanisme hukum,” tambahnya.

 

Gugatan Konvensi dan Rekonvensi Sama-Sama Tidak Dapat Diterima

 

Berdasarkan informasi amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Mks tanggal 19 November 2026, Majelis Hakim memutuskan:

 

Dalam Konvensi:

 

1. Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium).

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

 

Dalam Rekonvensi:

 

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

 

Dengan demikian, meskipun eksepsi pihak keluarga Tunggeleng dikabulkan, gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan pihak keluarga Tunggeleng juga dinyatakan tidak dapat diterima.

 

Tim Hukum Siapkan Langkah Lanjutan

 

Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari pertimbangan lengkap Majelis Hakim setelah memperoleh salinan resmi putusan.

 

Tim hukum juga akan mengevaluasi kemungkinan langkah hukum terhadap putusan rekonvensi, sekaligus mempersiapkan pembelaan apabila pihak lawan mengajukan banding.

 

“Kami akan memastikan setiap langkah hukum dilakukan secara terukur, berdasarkan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan. Kami siap menangkis banding apabila diajukan, dan pada saat yang sama tetap mengevaluasi seluruh hak hukum klien kami,” tegas Ratna Kahali.

 

Muhammad Sirul Haq menambahkan bahwa putusan ini memberikan pelajaran penting mengenai hukum acara perdata.

 

“Perjuangan memperoleh keadilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai objek sengketa atau siapa yang mengajukan gugatan terlebih dahulu. Kelengkapan pihak, ketepatan dasar hukum, legal standing, serta pembuktian merupakan unsur penting dalam proses peradilan,” ujarnya.

 

Penutup: Kepastian Hukum Harus Ditegakkan

 

Kantor Hukum Ratna Kahali, S.H. dan Rekan menyatakan akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga Tunggeleng dalam mempertahankan hak-hak keperdataannya melalui jalur hukum.

 

Tim hukum juga mengimbau agar semua pihak menghormati putusan pengadilan serta tidak menafsirkan amar putusan secara berlebihan.

 

Hingga Jumat, 20 November 2026, berdasarkan informasi putusan yang tersedia, belum tercantum tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) sehingga perkara tersebut belum dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

 

“Hukum bukan sekadar alat memenangkan perkara, melainkan jalan untuk memastikan bahwa setiap hak diuji secara adil, setiap klaim dibuktikan secara sah, dan setiap putusan dihormati berdasarkan kewenangan pengadilan.”

Pos terkait