SULSELBERITA.COM. Takalar – 19 November 2026. Koordinator Perizinan PTSP, Hasnaeni, S.Sos., M.Si., menyatakan pihaknya belum menemukan data perizinan GlobalNet di dalam sistem, termasuk kegiatan yang dilaporkan di wilayah Minasa Baji.
“GlobalNet ini namanya juga baru kami dengar. Setelah ada laporan masuk terkait kegiatan di Rewataya, kami melakukan pengecekan di sistem, ternyata tidak ada. Di Minasa Baji juga tidak ditemukan,” ujarnya.
Pihak PTSP sudah mengeluarkan surat teguran tertanggal 17 November 2026 dengan nomor 001/157/DPMPTSP. Di dalam surat tersebut, perusahaan diminta melengkapi sejumlah dokumen, antara lain legalitas perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), persetujuan izin operasional, persetujuan lingkungan, persetujuan pemanfaatan lahan, serta perizinan teknis lain yang dibutuhkan.
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dapat dikenai sanksi administratif.
“Kalau teguran tidak diindahkan, ada tahapan berikutnya. Bahkan, dapat berujung pada sanksi berat hingga pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku. Kami bukan antiinvestor, kami membutuhkan investor dan PAD, tetapi semua harus mengikuti aturan,” tegas Hasnaeni.
Saharuddin, penanggung jawab lapangan GlobalNet wilayah Pulau Tanakeke, mengatakan pemasangan kabel sudah berjalan sejak Oktober 2026. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan kepala dusun, namun setelah ada arahan kepala desa, kegiatan sementara dihentikan. Saharuddin juga mengaku bingung, karena menurutnya perusahaan sudah memiliki izin nasional, tetapi tetap diminta mengurus perizinan di tingkat kabupaten.
Sementara itu, Direktur PT Global Net menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala dusun, kepala desa, dan kecamatan. Ia mengaku baru bertemu pihak PTSP pada 17 November 2026, dan pada pertemuan itu hanya membahas pendaftaran kegiatan usaha. Ia mengaku tidak menerima surat teguran, dan baru mengetahui adanya surat tersebut setelah dikonfirmasi media.
“Saat pertemuan, saya tidak menerima surat teguran. Hanya disampaikan akan dipertemukan dengan pihak yang mengadukan kegiatan kami. Setelah dikonfirmasi media ini, baru saya mengetahui ada surat teguran. Kalau memang demikian, kami akan koordinasi ulang,” ungkap Direktur PT Global Net.
Secara hukum, kepemilikan izin nasional saja belum otomatis memenuhi semua persyaratan di daerah. Masih ada pembedaan antara izin penyelenggaraan telekomunikasi kewenangan pusat dengan persyaratan administratif dan teknis yang menjadi kewenangan instansi daerah.
Polemik ini menjadi catatan penting bagi Bupati Takalar, Dinas Kominfo, dan PTSP untuk memverifikasi seluruh kegiatan pemasangan jaringan internet, termasuk yang dilaporkan di Minasa Baji. Masyarakat menuntut transparansi, agar investasi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.




