Kecam Aksi Anarkis Perusakan Pagar Kantor Bupati, BINPRO LIDIK PRO Sulsel Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku

SULSELBERITA.COM. TAKALAR – Ketua DPP Badan Investigasi Nasional (BIN) PRO LIDIK PRO Sulawesi Selatan, Ismar, S.H., menyampaikan kecaman keras atas tindakan anarkis yang terjadi saat unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar, Selasa (28/4/2026). Ia mendesak aparat penegak hukum segera menangkap dan menindak tegas para pelaku perusakan aset negara.

Insiden bermula saat ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Masyarakat, dan Mahasiswa Lintas Laikang (Appamalla) menggelar aksi sekitar pukul 13.30 WITA. Aksi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi terkait isu di wilayah Laikang itu justru berakhir ricuh, ditandai dengan perobohan pagar utama kantor pemerintahan.

Ismar menegaskan bahwa tindakan merusak fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin undang-undang. Menurutnya, aksi tersebut telah mencederai nilai demokrasi dan masuk dalam kategori tindak pidana murni.

“Kami sangat menyayangkan aksi tersebut. Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun jika sudah merusak fasilitas negara, itu adalah pelanggaran hukum yang nyata. Fasilitas tersebut dibangun menggunakan uang rakyat dan untuk kepentingan pelayanan publik,” ujar Ismar dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, ia meminta Polres Takalar segera melakukan investigasi menyeluruh, mengumpulkan barang bukti, serta mengidentifikasi oknum yang memprovokasi terjadinya kerusakan. Penegakan hukum, tegasnya, harus dilakukan tanpa pandang bulu agar tidak terulang di masa depan.

“Saya minta Polres Takalar segera bergerak cepat, usut tuntas, dan tangkap pelakunya. Jangan biarkan kerusakan aset negara ini berlalu begitu saja,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian diketahui masih mendalami kronologi kejadian dan mendata besaran kerugian material akibat insiden tersebut. Ismar berharap kepastian hukum segera ditegakkan demi menjaga kondusivitas dan martabat institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan.