Opini: Ramadan di Tengah Luka: Potret Korban Bencana Aceh dan Tanggung Jawab Negara

Oleh: Ika Rini Puspita (Guru & IRT)

SULSELBERITA.COM. – Menjelang Ramadan tahun ini, ribuan warga di berbagai wilayah Aceh masih bertahan di pengungsian. Di Aceh Timur, tenda-tenda darurat belum sepenuhnya tergantikan hunian sementara. Di Aceh Utara, ribuan jiwa masih menggantungkan hidup pada bantuan. Sementara itu, sebagian wilayah di Lhokseumawe dan Aceh Tamiang bahkan masih menghadapi persoalan listrik padam dan hilangnya sumber penghasilan.

Sejumlah laporan media seperti di Kompas.com, 9/2/2026 menggambarkan kondisi yang memprihatinkan: menjelang bulan ibadah, banyak keluarga belum bisa kembali ke rumah, belum bekerja, dan belum memiliki kepastian masa depan. Ramadan yang seharusnya disambut dengan ketenangan justru dihadapi dengan kecemasan. Fakta Lapangan, bertahan dengan harap.

Ada beberapa realitas yang tak bisa diabaikan:

1. Hunian sementara belum rampung, bahkan sebagian warga masih tinggal di pengungsian.
2. Sumber penghasilan terputus, sehingga masyarakat hanya mengandalkan bantuan.
3. Ketahanan pangan rapuh, karena distribusi bantuan tidak selalu lancar.
4. Fasilitas dasar seperti listrik belum sepenuhnya pulih di beberapa wilayah terdampak.

Ramadan dalam kondisi seperti ini tentu bukan perkara ringan. Ibadah membutuhkan ketenangan, kecukupan pangan, dan stabilitas psikologis. Tanpa itu, beban hidup terasa berlipat.

Negara dan Tanggung Jawab Riayah

Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator, melainkan raa’in (pengurus). Konsep ini ditegaskan dalam banyak hadis, bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.

Jika kita melihat kondisi Aceh hari ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah negara telah menjalankan fungsi riayah secara optimal? Klaim kebijakan dan alokasi anggaran sering disampaikan, tetapi realitas menunjukkan pemulihan berjalan lambat. Bantuan tersendat, rekonstruksi belum tuntas, dan masyarakat belum mampu bangkit secara ekonomi.

Di sinilah kritik terhadap model kepemimpinan kapitalistik sering diarahkan. Kebijakan kerap berorientasi pada citra dan prosedur administratif, bukan pada percepatan pemulihan riil di lapangan. Negara hadir, tetapi terasa jauh.

Fungsi utama negara dalam Islam adalah riayah syuunil ummah (mengurus urusan umat). Negara bukan alat kekuasaan, melainkan institusi pelayanan.

* Negara wajib memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi: pangan, sandang, papan, keamanan.
* Negara tidak boleh membiarkan satu wilayah terpuruk berlarut-larut akibat bencana.
* Anggaran negara harus diprioritaskan untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan elite atau pencitraan politik.

Dalam kepemimpinan Islam memiliki visi ideologis: seluruh kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nyata, bukan sekadar statistik atau laporan administratif.

Jika paradigma ini diterapkan, maka wilayah bencana seperti Aceh akan menjadi prioritas utama. Ramadan tidak akan dibiarkan tiba sementara rakyat masih bertahan di tenda darurat. Bagaimana Islam Mengatur Penanganan Bencana?

Dalam pemerintahan Islam (Khilafah), beberapa prinsip berikut berlaku:

1. Respons Cepat dan Terpusat

Negara mengerahkan seluruh sumber daya, SDM, militer, tenaga medis, logistik untuk evakuasi dan pemulihan cepat. Wilayah bencana menjadi fokus nasional.

2. Anggaran Tidak Dibatasi

Dalam sistem keuangan Islam, terdapat pos pemasukan tetap seperti fai’, kharaj, jizyah, dan pengelolaan kepemilikan umum. Jika tidak mencukupi, negara dapat menarik dharibah (pajak temporer) dari kaum Muslim yang mampu. Artinya, alasan “tidak ada anggaran” tidak relevan ketika menyangkut keselamatan rakyat.

3. Jaminan Kebutuhan Pokok

Korban bencana tidak dibiarkan bergantung pada donasi sukarela semata. Negara wajib menjamin pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan hingga mereka mandiri kembali.

4. Perhatian terhadap Ibadah

Ramadan bukan sekadar momen spiritual individual, tetapi suasana sosial yang dijaga negara. Negara memastikan masjid berfungsi, listrik menyala, kebutuhan pangan tersedia, dan rakyat dapat beribadah dengan tenang.

Refleksi: Ramadan dan Makna Kepemimpinan

Ramadan selalu menjadi cermin. Ia menguji empati, solidaritas, dan kepemimpinan. Jika ribuan korban bencana masih terkatung-katung menjelang bulan suci, itu bukan sekadar masalah teknis melainkan persoalan struktural. Apakah negara memandang rakyat sebagai beban anggaran, atau sebagai amanah?

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat. Ketika satu wilayah tertimpa musibah, seluruh energi negara diarahkan untuk memulihkannya. Bukan lambat, bukan parsial, dan bukan sekadar simbolik. Aceh hari ini mengingatkan kita bahwa bencana bukan hanya ujian bagi korban, tetapi juga ujian bagi sistem dan kepemimpinan.

Dan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk kembali pada hakikat kepemimpinan yakni mengurus, melindungi, dan menyejahterakan rakyat secara nyata. Selama sistem Islam dikesampingkan, maka Islam tidak akan menjadi rahmatan lil alamiin. Maka wajib bagi kita untuk menerapkan syari’at Islam agar ia menjadi Rahmat. Wallahu a’lam.