Oknum KH ASN Dinas Pendidikan Takalar Bakal Dipolisikan, Ada Apa???

SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Rabu,18/02/2026, Dugaan penipuan yang melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar mencuat ke publik. Oknum ASN berinisial KH, yang diketahui bertugas sebagai staf di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), dikeluhkan sejumlah kepala sekolah (kepsek) karena pinjaman uang yang hingga kini belum dikembalikan.

Salah satu kepala sekolah SD di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang enggan disebutkan namanya, mengaku mengalami langsung kejadian tersebut. Ia menuturkan, peristiwa itu bermula di Bank BPD pada bulan 10 Tahun 2025 yang lalu, Saat itu, oknum KH disebut mendatanginya bersama bendahara sekolah.

Dalam pertemuan tersebut, KH meminta bantuan pinjaman uang sebesar Rp1,5 juta dengan alasan kebutuhan mendesak. Karena yang bersangkutan merupakan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Takalar, korban mengaku percaya dan bersedia memberikan pinjaman. KH juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu.

Namun hingga memasuki tahun 2026, janji tersebut belum juga ditepati. Pihak sekolah mengaku telah beberapa kali melakukan penagihan, tetapi hanya menerima janji tanpa kepastian pembayaran.

Korban bahkan menyatakan, apabila dalam hati ini utang tersebut tidak dilunasi, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum atas dugaan penipuan. Bukti percakapan dan tangkapan layar pesan disebut telah disiapkan sebagai bahan laporan.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dugaan serupa tidak hanya dialami satu kepala sekolah. Sejumlah kepsek lain di Takalar juga dikabarkan merasa dirugikan akibat pinjaman yang dilakukan oknum ASN tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar saat dikonfirmasi menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan tetap melakukan penagihan karna banyak itu hutangnya di mana mana, ” Singkatnya beberapa hari yang lalu

Sejumlah pihak berharap Inspektorat Kabupaten Takalar juga dapat turun tangan melakukan klarifikasi kepada oknum tersebut serta menindaklanjuti dugaan tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran etika maupun aturan yang berlaku.(*)