Warga Terpaksa Langgar Fungsi Jalan Umum Karena Truk Sampah Tidak Kunjung Datang

SULSELBERITA.COM, Pidie Jaya —
Tumpukan sampah rumah tangga dan pasar yang menggunung di badan jalan Pasar Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Minggu (18/1/2026), menjadi potret nyata buruknya pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Jalan umum yang seharusnya steril dari limbah justru berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah darurat.

Hasil penelusuran Jurnalis SULSELBERITA.COM di lokasi menunjukkan sampah telah dikemas rapi dalam kantong plastik dan dibiarkan menumpuk selama beberapa hari. Warga dan pedagang mengaku langkah itu dilakukan secara terpaksa, sebagai bentuk protes atas tidak berfungsinya layanan pengangkutan sampah oleh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie Jaya.

“Kalau tidak diletakkan di jalan, sampah ini membusuk di depan rumah dan kios. Sudah berhari-hari kami menunggu, tapi truk sampah tidak pernah datang,” ujar seorang pedagang Pasar Ulee Gle.

Akibatnya, bau busuk mulai menyengat dan mengganggu aktivitas jual beli. Kondisi tersebut diperparah dengan lalu lalang pengunjung pasar dan kendaraan yang setiap hari melewati ruas jalan menuju Keu Uteun Bayu, menjadikan kawasan itu tampak kumuh dan tidak sehat.

Ironisnya, penumpukan sampah ini terjadi di pusat ekonomi masyarakat. Alih-alih menjadi ruang publik yang tertata, Pasar Ulee Gle justru menampilkan wajah semrawut yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan pelayanan dasar pemerintah daerah, terlebih di tengah upaya pemulihan pasca banjir.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pengangkutan sampah memang terhenti, ataukah terjadi pembiaran terhadap keluhan warga? Ketika masyarakat terpaksa “membuang sampah ke jalan”, maka persoalannya bukan lagi pada kedisiplinan warga, melainkan pada kegagalan sistem pengelolaan sampah itu sendiri.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya mengancam kebersihan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mencederai martabat ruang publik dan kepercayaan warga terhadap kinerja instansi terkait.

(Lentini Krisna Prananta Sembiring, SE)