SULSELBERITA.COM. Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar telah mencapai kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, pada hari Jumat, 28 November 2025.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, yang mewakili Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang sedang menjalani cuti. Meskipun jadwal awal rapat adalah pukul 14.00 WITA, acara dimulai pada pukul 15.05 WITA karena menunggu kehadiran anggota DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai fraksi menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dengan rancangan APBD 2026. Israwati dari Fraksi Gerindra menekankan pentingnya APBD 2026 untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan menjadi alat distribusi keadilan.
Fraksinya juga meminta pemerintah daerah untuk menghitung secara akurat proyeksi pendapatan daerah serta menyediakan anggaran yang cukup untuk layanan dasar seperti perbaikan jalan dan akses layanan kesehatan.
Hj. Dawati Sarri dari Fraksi PPP menyoroti perlunya prioritas anggaran untuk UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan, yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Takalar. Ia berharap langkah ini dapat menstabilkan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Ibarahim Bakri, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat dan terbarukan. Menurutnya, kebijakan tanpa data yang valid akan kehilangan arah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih presisi, transparan, dan terukur.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Hengky Yasin menyampaikan apresiasi atas saran dan rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan pemenuhan akses layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur layanan, serta efisiensi belanja yang tidak produktif.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mengawal pelaksanaan APBD ini agar sesuai dengan peruntukan dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujar Hengky Yasin. Ia juga mengimbau seluruh jajaran terkait, khususnya pihak eksekutif, untuk memanfaatkan program dan kegiatan yang telah disepakati demi kepentingan masyarakat Takalar.
Dengan disetujuinya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Takalar.
