SULSELBERITA.COM. , Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar gelar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Penyerahan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik di Ruang Rapat Mess Rumah Jabatan Bupati Takalar. Jum’at 14 November 2025.
Penandatanganan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Takalar, para Pimpinan Partai Politik dan Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Kab. Takalar.
11 Partai Politik mendapat Dana Bantuan Keuangan, diantaranya DPD Partai Amanat Nasional Kab. Takalar sebanyak Rp. 68.550.000, DPD Partai Keadilan Sejahtera mendapat dana bantuan sebanyak Rp. 79.218.000 dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak Rp. 103.710.000.
Dihadapan pimpinan partai, Bupati Takalar mengatakan bahwa alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama antara para pengurus partai dengan pemerintah daerah guna memperkuat komitmen dalam kemajuan Takalar.
Pentingnya bantuan keuangan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap partai politik. Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan.
“Tantangan Takalar kedepan sungguh luar biasa, sehingga kita tidak hanya bergerak lurus tetapi harus melompat dan terbang, tentu dengan dukungan seluruh element untuk menjadikan takalar semakin maju”. Pungkas Daeng Manye.
“Hubungan antara pemerintah, legislatif dan masyarakat di Takalar terjalin dengan baik. Karena syarat keberlanjutan pembangunan dengan baik adalah terjalinnya komunikasi yang baik antar semuanya sehingga hal ini dapat menarik investor untuk membangun di takalar.” Tambahnya.
Dikatakan pula bahwa bantuan ini bertujuan untuk sehingga diharapkan Partai Politik dapat lebih meningkatkan perannya sebagai pilar demokrasi, terutama dalam memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membangun kedewasaan politik yang bermartabat memperkuat fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat, kaderisasi, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan demokrasi.(*)
