SULSELBERITA.COM. Makassar - Terkait dengan informasi dan video yang beredar pelantikan KNPB(Komite nasional Papua barat) konsulat Indonesia wilayah Makassar, memancing kegaduhan yang akan timbul serta kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya dalam kegiatan tersebut, pihak yang hadir menyuarakan "Papua merdeka" yang sudah pasti mengutuk dan ingin pisah dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selasa (4/2/2025).
Irwan Abbas Paemba, Ketua Gerakan Aktivis Sulsel juga angkat bicara setelah melihat video beredar tersebut, menganggap bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai dugaan upaya tindakan separatisme.
Setelah melihat video dan rilisan yang beredar, kami dari Gerakan aktivis Sulsel menilai bahwa dengan deklarasi serta konferensi KNPB itu adalah upaya tindakan separatis yang ingin mengusik perdamaian yang ada di negara kesatuan republik indonesia” pungkasnya.
Irwan Abbas paemba sapaan akrabnya juga menambahkan bahwa kegiatan ini sangat disayangkan mengapa bisa terlaksana di wilayah hukum kota makassar, sebab dari kegiatan itu akan mengundang kecaman dari berbagai pihak yang menginginkan keutuhan, kedamaian dan kerukunan dalam NKRI terkhusus di wilayah sulawesi selatan.
Irwan Abbas Paemba mengungkap dari kajian Gerakan aktivis sulsel “kegiatan ini sangat disayangkan telah terlaksana tanpa izin dari pihak berwajib bila didalamnya mendeklarasikan Papua Merdeka, juga dalam rilisan yang saya baca bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara kolonial yang menjajah apalagi dengan jelas dalam rilisan tersebut ketua KNPB akan melawan dan tidak mengharap keselamatan hidup berdampingan dengan NKRI” ungkapnya.
Irwan Abbas berharap dengan tersebarnya video dan rilisan ini apabila dari 1x24 jam pihak KNPB konsulat Makassar tidak menarik rilisan dan meminta maaf dari upaya separatis tersebut, akan melakukan aksi besar-besaran untuk mengusir para pihak yang terlibat kegiatan mengusik keutuhan dan kedamaian NKRI.
“Untuk para pihak yang terlibat saya berharap dengan tersebarnya video dan rilisannya untuk ditarik dan melakukan permintaan maaf serta meminta pihak berwajib ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang akan muncul akibat upaya tindakan separatisme hidup di Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus kota Makassar”
Terakhir ia juga mengecam untuk pihak berwajib dalam hal ini TNI-POLRI yang kecolongan terlaksananya kegiatan upaya menghidupkan separatisme di Kota Makassar.(*)
