SULSELBERITA.COM. Jakarta – Perrtemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan yang bertajuk ”Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia” akan digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, (10/12/2023).
Munas tersebut merupakan pelaksanaan
Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilakukannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.
Musyawarah Nasional yang akan dibuka oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, akan diikuti sekurang-kurangnya 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, institusi dan organsiasi seni- budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Tema yang diangkat adalah”Transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”.
Munas akan dilakukan dalam sesi sidang pleno maupun sidang-sidang komisi, dengan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan maupun seperti Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah), Halim HD (Pengamat dan Networker Kebudayaan); Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta), perwakilan komunitas seni-budaya seperti Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang), Wayan Udiana (Pendiri Teater Kene Bali), Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat), Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).
Juga pemengang otoritas di pemerintahan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, Ketua Tim Refomasi Birokrasi Nasional Soni Soemarsono dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.
Selain itu akan hadir Walikota Ternate Dr. M Tauhid Soleman; Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam, Bappenas, Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Anom Astika (Koodinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Munas ini memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan spesifik berupa penyusunan agenda transformasi Dewan Kesenian dan/ atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsinya yang ideal untuk pemajuan kesenian dan kebudayaan Indonesia masa depan, dan merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan berikut rancangan sinergi dengan pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik, merumuskan langkah-langkah implementasi dalam transformasi kelembagaan yang dapat diimplentasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pemajuan kesenian dan kebudayaan. Kedua, tujuan umum berupa penyusunan kesepakatan dalam konteks pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengarus-utamaan kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan bangsa di masa depan, kata Barnadi Zakaria selalu Ketua Umum Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Takalar yang juga akan hadir pada Munas.
Munas yang difasilitasi oleh Direktoral Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek ini, memang sengaja dilaksakan bersamaan dengan
proses politik menjelang pemilihan Presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses politik tersebut, kendati para pasangan calon kadang-kadang menyinggung hal-ihwal kehidupan maupun pengembangan kebudayaan dan kesenian, namun mereka belum benar-benar serius menyertakan dimensi kebudayaan secara umum dan kesenian secara khusus dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih dianggap tidak penting. Sementara faktanya Indonesia adalah negara adidaya dalam hal kebudayaan dan kesenian. Kekayaan seni-budaya yang dimiliki Indonesia sungguh sangat besar. Tapi ironisnya, selama ini perilaku sebagian masyarakat, termasuk perilaku sebagian elite-nya semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang benar-benar beradab.
Maka, melalui Munas ini, para pelaku seni-budaya, utamanya yang menjadi
pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan hendak mendorong agar kebudayaan tidak ditinggalkan di belakang melainkan harus di-arus-utamakan dalam pembangunan bangsa di masa datang, sekurang-kurangnya selama lima tahun ke depan di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh
Presiden baru yang akan terpilih tahun 2024.
Sudah saatnya kesenian dan kebudayaan tidak hanya dipandang dari aspek ekspresif-artistiknya, melainkan lebih dari itu adalah wahana dan khazanah besar sehingga mutlak diupayakan pengarusutamaan dalam pembangunan
bangsa sehingga nilai-inilai luhur, kreativitas dan karakter, yang lahir dari rahim kesenian dan kebudayaan itu sendiri maupun kesenian dan kebudayaan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
