SULSELBERITA.COM. TAKALAR — Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) di Kabupaten Takalar yang memanfaatkan lahan aset daerah mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang.
Pembangunan SPKLU yang dilaksanakan PT. Wanua Batara Maitralam disebutkan mencapai ratusan unit dan tersebar di sejumlah lokasi di Kabupaten Takalar, termasuk di lingkungan kantor‑kantor pemerintahan. Ahmad Sabang menyayangkan pelaksanaan pembangunan tersebut karena dinilai mengabaikan banyak aturan dan persyaratan formal.
“Kami sangat menyayangkan adanya pembangunan ini, pasalnya terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diabaikan oleh vendor. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin dari dinas PTSP, tanpa Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) di dinas PUPR bidang Tata Ruang, bahkan mereka membangun sebelum ada persetujuan dari bidang aset daerah,” ujar Ahmad Sabang.
Menurutnya, hal ini berdampak buruk bagi daerah. Sesuai Perda pajak dan retribusi daerah, setiap pemanfaatan lahan aset daerah untuk kepentingan bisnis seharusnya menghasilkan pendapatan asli daerah, baik melalui pajak maupun retribusi. Jika aturan ini diabaikan, daerah berpotensi kehilangan pendapatan.
“Tentu ini sangat merugikan daerah, terlebih pengusaha ini membangun tanpa mempertimbangkan aspek tata ruang. Bayangkan saja kalau mereka membangun di atas trotoar jalan yang jelas‑jelas itu adalah hak para pejalan kaki,” tegasnya.
Ahmad Sabang juga mengungkapkan adanya informasi yang diterimanya bahwa pembangunan ini bisa berjalan lancar diduga karena ada intervensi kerabat Bupati, sehingga tidak ada dinas terkait yang berani menghalangi pembangunan yang dinilai ilegal tersebut.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Ahmad Sabang telah mengajukan usul kepada pimpinan DPRD agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat.
“Nanti kita lihat, jika memang ini berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat Perda pajak dan retribusi yang diabaikan kaitannya dengan pendapatan daerah, maka kami juga akan merekomendasikan agar penegak hukum dapat memeriksa pihak‑pihak terkait,” tutup Ahmad Sabang.
