Ketua DPP LSM GEMPA Indonesia Angkat Bicara Terkait Berita Online Kuasa Hukum Berinisial R

158
Advertisement

SULS3LBERITA.COM. Gowa – Terkait kasus tindak penganiayaan yang dilaporkan oleh R,warga desa Baturappe Kecamatan Biringbulu yang sementara bergulir atau sementara ditangani oleh polsek Biringbulu yang terlapornya atau tersangkanya berinisial S yang sementara ditahan dipolsek Biringbulu sejak tanggal 2 Februari 2022 yang lalu.

Dikabupaten dalam pemberitaan di media online bahwa polsek Biringbulu diduga main mata kongkalikong bekerjasama dengan mafia hukum dan menyebut salah satu oknum Lsm adalah terlalu memperlihatkan sifat arogan dan sifat aktivisnya dengan segala macam ancaman terhadap penyidik dengan mau mendemo penyidik,melapor ke provam dan melakukan upaya hukum lain ,hal itu yang sifatnya mengintervensi penyidik kata Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia kepada wartawan.

Ketua DPP Lsm Indonesia menanggapi bahwa apa dikatakan kuasa hukum R dalam media online bahwa ada penyidik bekerja sama dengan mafia hukum dan penyidik di intervensi oleh oknum Lsm adalah fitnah,dan dikatakan lagi bahwa adanya laporan dari tersangka S adalah intervensi mafia hukum atau kongkalikong penyidik itu juga fitnah.

Baca Juga  Inilah Produk Unggulan Khas Takalar yang Dipamerkan Dinas Pertanian di Takalar Expo 2020

Amiruddin berharap kepada kuasa berinisial R,agar menjadi kuasa hukum yang profesional jangan membeberkan mau demo,mau melapor diprovam mau melakukan upaya hukum,silahkan saja lakukan tapi tidak ada kuasa hukum menghambat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan oleh seseorang warga negara indonesia.

Lanjut Amiruddin dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh seseorang polisi berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut dan kuasa hukum profesional kalau menghambat jalannya penyidikan kata Amiruddin kepada awak media tanggal 26 Februari 2022.

Ditambahkan lagi oleh Amiruddin,bahwa terkait laporan kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Baturappe, tanggal 21 Januari 2022 dipermasalahkan oleh Kuasa hukum R karena jarak waktu laporan balik S berselang 15 hari sehingga dikatakan dalam media online bahwa visumnya adalah fiktif,ketua DPP Lsm Gempa Indonesia hanya tersenyum simpul saat diminta tanggapan dan ditanggapi kata kata “boleh boleh saja kuasa hukum mengatakan seperti itu bahwa visum fiktif, tapi harus di buktikan melalui uji forensik,jangan hanya menebar fitnah “.

Baca Juga  Bangunan Berlantai Dua Milik Warga Selayar ini Nyaris Dilalap Si Jago Merah

Lanjut Amiruddin,kasus yang saling lapor antara masyarakat berinisial S dan berinisial R sehingga terjadi perkelahian antara S dan R adalah persoalan Bansos karena S ini adalah masyarakat miskin yang tidak pernah dapat bantuan,sementara R adalah ketua BPD Desa Baturappe,maka ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berpendapat seorang masyarakat bertanya kepada BPD nya boleh boleh saja,kenapa mesti terjadi perkelahian.

Harapan Amiruddin selaku kontol sosial agar penyidik tetap menjalankan tupoksinya dan kuasa hukum tetap berjalan sesuai isi surat kuasa nya dan tidak boleh menghambat jalannya proses hukum,Indonesia adalah Negara hukum tutupnya.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Hp.085241416014

BAGIKAN