Dugaan Mafia Tanah dan BPN Kabupaten Gowa Resmi di Laporkan ke Mabes Polri

35

SULSELBERITA.COM. Gowa - Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi,resmi melaporkan ke Presiden Republik Indonesia, ke Mabes Polri dan Kementerian Agraria mafia tanah dan BPN Kabupaten Gowa karena adanya tanah sertifikat atas nama Yenny Nios, Willy dan Alex Inggit di kelurahan Tombolo dan di kelurahan Paccinongan kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa seluas kurang lebih 80 Ha jumlah sertifikat sebanyak 66 lembar rata rata terbit atas dasar SK Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa yang sangat bertentangan peraturan dan undang undang pokok Agraria No.5 tahun 1960.

Kasus mafia tanah ini pernah diajukan oleh Amiruddin selaku kontol sosial untuk Sidang Rapat Dengar Pendapat di DPRD kabupaten gowa tanggal 4 Mei 2021,dimana Sidang Rapat dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh ketua Komisi 1,satu orang dari partai golkar dan satu orang dari partai PKB dihadiri pula dari BPN Kabupaten,lurah Tombolo,lurah Paccinongan bapak Camat Sombaopu,Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia,beberapa Lsm lainya tidak ketinggalan hadir pula dari praktisi hukum Ir Andi Abdul Hakim MH dan PADENG Gervasius SH, dimana Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menegaskan bahwa hari ini kita lakukan Sidang Rapat Dengar Pendapat di DPRD hanya membahas Membongkar Mafia tanah,tetapi sayangnya saat itu tidak ada penegak hukum di Kabupaten Gowa hadir.

Amiruddin menjelaskan bahwa mafia tanah resmi dilaporkan ke Presiden, ke Mabes Polri dan Kementerian Agraria kemarin diantar langsung oleh wakil Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Sahardi Amiruddin dinama laporan tersebut dilaporkan ke Presiden dan ke Mabes Polri karena menurutnya pemberantasan mafia tanah di Sulawesi selatan masih sulit dilawan mafia tanah, karena biasanya mafia tanah identik mafia hukum juga.

Baca Juga  Polres Samosir Polda Sumut, Diminta Segera Tangkap Pelaku dan Otak Pelaku Pembakaran Guset House yang sudah Berstatus DPO

Lanjut Amiruddin, mafia tanah 3 orang ini diduga memiliki tanah di Kabupaten Gowa seluas kurang lebih 250 Ha dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sombaopu,Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang,sementara ketiga orang terduga mafia tanah ini adalah warga kotamadya Makassar,bukan penduduk Kabupaten Gowa, juga melanggar undang undang pokok Agraria No 5 Tahun 1961.

Di jelaskan juga oleh Kr.Tinggi kepada awak media, bahwa laporan mafia tanah ke Presiden,Mabes polri dan Kementerian Agraria ditembuskan juga ke polda Sulawesi selatan termasuk ke Kajati dan kemarin tanggal 23 sudah terkirim tuturnya.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin SH.Kr.Tinggi menjelaskan dalam sidang Rapat Dengar pendapat,bahkan membongkar mafia tanah di Kabupaten Gowa hanya untuk menindak lanjuti himbauan Presiden Republik Indonesia dan menindaklanjuti Instruksi bapak Kapolri yang bertema "Berantas Mafia tanah,tindak tegas pejabat lurah,camat ,aparat hukum yang membekengi tidak ada alasan salah administrasi" .

Amiruddin juga membeberkan didepan Sidang Rapat Dengar Pendapat,bahwa tidak BPN itu seenak perutnya mengatakan kalau ada keberatan atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN silahkan menuntut melalui PTUN,sehingga ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menegaskan bahwa jangan mau berperkara dengan mafia tanah pasti kalian kalah,karena mafia tanah itu segala macam cara dilakukan demi untuk memenangkan perkaranya.

Baca Juga  Terkait Kasus Al Ghifari, Ketua Umum LSP3M Gempar Indonesia Sulsel Sebut Bantahan RS Wahidin Ngawur

Dikatakan lagi oleh Amiruddin,kepala pimpinan sidang Rapat Dengar Pendapat dimohonkan agar BPN dapat mendata tanah milik Yenny Nios,Willy dan Alex Inggit yang ada di Kabupaten Gowa,lalu memberikan kepada DPRD komisi 1 dan memberikan kepada Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia untuk menjadi alat bukti permulaan melaporkan mafia tanah di Kabupaten Gowa.

Willy suami Yenny Nios dalam sidang Rapat Dengar Pendapat mengakui bahwa tanah miliknya ada di Kabupaten Gowa hanya seluas 17 hektar itu atas nama 3 orang,menurut data yang ada pada Lsm Gempa Indonesia, di kelurahan Paccinongan saja ada sekali 28 Hektar,belum termasuk tanah miliknya yang ada dalam wilayah Kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu Gowa,belum juga tanah miliknya yang ada di kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang,proses penerbitan sertifikat kebanyakan asal dari tanah Negara.

Dijelaskan juga oleh Amiruddin bahwa ada batas maksimum kepemilikan tanah itu diatur oleh PP No.224 Tahun 1961 pasal 3, itu juga diduga dilanggar oleh Yenny Nios,Karena Yenny Nios adalah Istri dari Willy sedangkan Alex Inggit adalah bapak dari Willy,sengaja membagi bagi dalam atas nama di sertifikat untuk mengelabui kita semua dan untuk menghindari dari ketentuan Undang undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 dan PP No 224 pasal 3 tahun 1961,adalah permainan kotor oknum BPN Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan mafia tanah.

Baca Juga  Begal Kembali Beraksi Di Takalar, Pelajar SMA Ini Jadi Korban

Ditambahkan lagi oleh Amiruddin bahwa perbuatan oknum BPN Kabupaten Gowa dengan Mafia tanah pasti ada namanya gratifikasi dalam penerbitan Sertifikat atas nama mafia dan pasti ada kerugian Negara.

Amiruddin berharap kepada Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Gowa yang memimpin sidang Rapat Dengar Pendapat terkait membongkar mafia tanah digowa agar dapat mendesak ATR/BPN Kabupaten Gowa untuk dapat memberikan data kepemilikan tanah perempuan Yenny Nios, Lelaki Willy dan lelaki Alex Inggit yang merupakan warga Kota Makassar yang diduga memiliki tanah yang berasal dari tanah Negara di Kelurahan Tombolo dan kelurahan Paccinongan,Kecamatan Sombaopu, termasuk tanah miliknya yang ada diwilayah Kecamatan Bontomarannu dan kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk menjadi alat bukti membongkar dan melaporkan mafia tanah digowa ke polisi demi untuk menindak lanjuti himbauan Presiden dan instruksi kapolri berantas mafia tanah,karena ulah mafia tanah bekerja sama dengan BPN sehingga banyak rakyat jadi korban penegakan hukum terhadap sengketa tanah melawan mafia tanah,karena mafia tanah biasanya juga menguasai penegak hukum dengan istilah jual beli hukum tutupnya.

BAGIKAN