Endus,.Dugaan Korupsi.? Mark UP Anggaran, Pengadaan Kegiatan Reses DPRD Konawe Kepulauan TA 2020, GMPK Sultra Minta Kejati & Polda sultra Bentuk Tim Investigasi.

154

 

SULSELBERITA.COM || Konkep-Terkait dugaan korupsi/mark up pengadaan kegiatan reses DPRD Konawe Kepulauan TA 2020 GMPK Sultra meminta Kejati & Polda sultra membentuk tim investigasi.sabtu 4/9/21

Ketua Umum GMPK Sultra ( Awaluddin )
Advertisement

Polemik kisruh dugaan mark up yang banyak di suarakan oleh aktivis2 lokal Sultra kini Gmpk kembali akan turun ke jalan membantu APH mengusut dugaan korupsi tersebut.

Ketua GMPK Sultra (Awaludin)mengatakan bahwa pihaknya nanti akan mengadakan unras di kejaksaan tinggi & dan polda Sultra guna mempresur terkait dugaan korupsi yang ada di wilayah kab konkep, kali ini GMPK akan turun dengan membawa by data terkait temuan pengadaan reses DPRD konkep TA 2020,

Sehingga, sangat di sayangkan kab konkep hanya memiliki anggaran yang -+ 500 M pertahunya namun lagi2 pihak pihak birokrat tidak memanfaatkan anggaran tersebut dgn sebaik2nya malah yang di dapat adalah temuan yang berpotensi merugikan negara kan konyol itu namanya.katanya.

Olehnya itu berdasarkan temuan BPK RI perwakilan sulawesi tenggara, GMPK Sultra menyandingkan data yang ada serta kajian analisis hukum dan ekonomi nya itu memang sangat berpotensi merugikan negara apa lagi ini adalah kegiatan reses dan dalam kegiatan reses itu di temukan belang MAMI / makan minum yangg tidak bisa di temukan kewajaranya.

Lanjut dikatakan,Awaludin kader PMII Sultra ayolah sdh cukup bermain2 dengan jabatan yg saat ini di laksanakan ingat saat kita di beri jabatan seharusnya kita memanfaatkan dengan sebaik2nya bukan memanfaatkan guna utk memperkaya diri sehingga malah bisa menjadi bomerang dalam menyalahgunakan wewenang/ abuse of fower,kita harusnya mempunyai budaya malu jangan jadikan proyek pengadaan sebagai lahan untuk membangun singgasana sendiri dan family.

“”Tetap kami akan kawal kasus dugaan korupsi ini setelah kami memasukan laporan secara resmi di kejaksaan tinggi sulawesi tenggara dan kami akan pastikan kejati bekerja sesuai tugas dan fungsinya”””bebernya

Lebih lanjut, ia pun meminta agar Kejati Sultra dapat menjadi fasilitator dalam persoalan tersebut. Sehingga ke depannya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian negara dapat diminimalisir.tutupnya

Hingga berita ini tayang pihak pihak yang berkompeten belum terkonfirmasi, Meski begitu media ini tetap memberikan hak jawab bagi pihak pihak yang berkompeten.

( HNR )