GEMPIH sultra, Tuding? POLDA sultra dan DISHUB tutup mata atas dugaan TERSUS PT. Integra dikonsel ilegal

48
Advertisement

SULSELBERITA.COM || Kendari, Gerakan masyarakat peduli hukum (GEMPIH) Sulawesi tenggara (SULTRA) Hendra yus khalid ungkap Polda sultra dan dishub Sultra seakan tidak peduli alias tutup mata atas pembangunan tersus milik PT. integra mining Nusantara yang  beroprasi dikonawe selatan yang diduga ilegal

Lanjut. Sesuai surat pengajuannya yang dilakukan oleh daerah agar mendapatkan persetujuan dari kementerian perhubungan RI bahwa izin pembangunan tersusnya dikolaka, tapi ini pembangunan tersusnya di konawe selatan ada apa ini, apakah mereka punya pertahanan, Sehingga mereka dibiarkan begitu saja atau penegak hukumnya yang lemah

Ini adalah bentuk pelanggaran tidak bisa dibiarkan, Polda sultra harus segera selidiki dan segera polisi line untuk sementara, serta dishub Sultra juga harus menghentikan terlebih dahulu aktivitas pembongkarannya sebelum kasus ini benar-benar diselesaikan dimata hukum. jangan terkesan aparat hukum seolah membiarkan dan tidak mau tahu alias tutup mata. Pungkasnya saat ditemuai disalah satu hotel dikota kendari

Baca Juga  Antisipasi Tindakan Kriminal di Wilayah Binaan, Bhabinkamtibmas Polsek Pallangga Gowa Sosialisasi Door to Door

terkait dengan aturan maupun mekanisme pembangunan Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 51 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan PM 73 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PM 71 Tahun 2016 tentang Tersus dan TUKS.

Untuk itu PT. integra mining Nusantara (IMN) harus mengikuti aturan atau mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah terkait tersus, jangan buat sendiri aturan seakan-akan Konawe Selatan itu milikmu. Pungkasnya

Iya menambahkan. dalam pasal 5 ayat 1 PM No. 51 Tahun 2011 dijelaskan, bahwa lokasi pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh menteri/setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota, mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian, dalam pasal 8 ayat 1 PM Nomor 51 Tahun 2011 ditegaskan, pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola terminal khusus berdasarkan izin dari direktur jenderal.

Baca Juga  Kapolsek Pattallassang Pimpin Giat Operasi Yustisi Stationer, Sasar Pengguna Jalan

Hendra nama panggilannya menambahkan, ketentuan pidana dan penegasan tentang pembangunan terminal khusus tanpa izin juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam pasal 299 dijelaskan, setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari menteri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat dua dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.

Selanjutnya, pada pasal 339 menyebutkan, setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang, atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.

Olehnya itu mulai dari penetapan lokasinya maupun izin pembangunan terminal khusus itu sendiri jelas tertuang dalam perundang-undangan dan itu wajib hukumnya suatu perusahaan untuk mengindahkan aturan tersebut.

Baca Juga  Cegah Penularan Virus Corona, Bhabinkamtibmas Desa Lengkese Melakukan Penyemprotan Disinfektan

Sehingga POLDA sultra dan DISHUB Segera lakukan penindakan dan penyelidikan jika tidak dilakukan maka jangan salahkan kami jika kami mengadukan kasus ini MABES POLRI dan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI. Tegasnya

BAGIKAN