Aksi Demo di Pemda Gowa,Jenderal Lapangan Seorang Cakadus

SULSELBERITA.COM. Gowa – Wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia angkat bicara terkait aksi demo di Pemda Gowa hari jumat tanggal 30 Juli 2021 yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Bungasunggu Menggugat dengan grend issue stop politisasi Pilkadus dan Copot PLT Camat Biringbulu adalah salah gugat,karena menggugat itu bukan dengan cara aksi demo,tapi memasukkan surat gugatan kepada pihak yang berkewenangan,dan yang mengajukan gugatan itu adalah pihak yang dirugikan atau kuasa hukumnya

Gerakan masyarakat Bungasunggu Menggugat dan memintanya agar PLT Camat Biringbulu di copot,tek line jendral lapangan yang bernama Hendrawan Cakadus yang dinyatakan lulus oleh Panitia perekrutan perangkat desa Berutallasa,Jenderal Lapaoran aksi demo tersebut nomor 2 namanya lulus sebagai Cakadus Sanrangan versi panitia,

Wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menjelaskan, adanya demo dan jendral lapangannya seorang Cakadus yang lulus tes,membuat pemerintahan dikabupaten Gowa semakin tidak punya power,karena kepala dusun terpilih mendemo PLT CAMAT Biringbulu yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Bungasunggu menggugat karena adanya surat pembatalan Rekomendasi yang ditujukan kepada kepala desa Berutallasa terkait persetujuan pengangkatan perangkat desa Berutallasa, Khusus untuk dusun Bungasunggu agar kepala desa menerbitkan pembatalan surat keputusan ( SK) dan selanjutnya di lakukan penjaringan ulang,surat Plt camat Biringbulu tersebut tindak lanjut dari surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) kepala dinas PMD melakukan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terkait kasus Cakadus Berutallasa yang diterbitkan SK nya oleh kepala desa tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia Perekrutan perangkat desa Berutallasa tetapi berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa Berutallasa,menurut wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Arianto Paletteri menyalahi aturan konstitusional.

Menurut wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia demo itu salah alamat kenapa demikian???. Karena camat Plt Biringbulu hanya menindaklanjuti surat dari kepala dinas karena kepala desa Berutallasa menerbitkan SK kepada 4 kepala dusun berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat, tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia,sementara panitia perekrutan perangkat desa Berutallasa melakukan pleno dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara dari tim penilai yang dibentuk oleh Kabupaten .

Menurut wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Arianto Paletteri,seharusnya SK Cakadus yang diterbitkan oleh kepala desa Berutallasa harus berdasarkan hasil Pleno Panitia bukan berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat desa Berutallasa, dan dipertanyakan kenapa calon kepala dusun yang lulus menjadi jendral lapangan??? Apakah ada kepentingan lain disini, setidaknya Cakadus yang dinyatakan lulus oleh Panitia tidak seharusnya mendemo camat nya,memberi worning yang terkesan tidak baik bagi pemerintah dikabupaten gowa.

Dengan adanya aksi demo yang dipimpin oleh seorang calon kepala dusun selaku jenderal lapangan membuat tertarik wakil ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi angkat bicara,bagaimana nanti bentuk pemerintah di Gowa,karena baru Cakadus saja sudah berani menantang camat,PMD,dan Inspektorat,aksi demo terjadi karena kesalahan kepala desa Berutallasa membuat SK kepala dusun tidak berdasarkan hasil Pleno Panitia,maka inspektorat dan Kepala dinas PMD Kabupaten Gowa memberikan terhadap kepala desa Berutallasa tutupnya .