PEMKAB TAKALAR SEGERA TERBITKAN PERDA TERKAIT PENANGANAN COVID 19

SULSELBERITA.COM. Takalar – Pemkab Takalar menggelar Rapat pembahasan PPKM Pemulihan Ekonomi dan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Lt I Kantor Bupati Takalar, Pembahasan mencakup uraian pelaksanaan tugas, perkembangan kasus Covid-19, pengembangan vaksin Covid-19, hingga percepatan penanganan dampak Covid-19 dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Rabu 28 Juli 2021.

Bupati Takalar H. Syamsari, S. Pt, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan melihat kondisi yang terjadi di takalar sekarang ini dengan adanya perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi kita mengetahui bersama melalui komunikasi publik yang efektif dan terus menerus dalam rangka peningkatan disiplin dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dapat membantu pengurangan dampak terpaparnya covid 19.

“Diantara upaya yang dilakukan, Satgas secara intens memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan Prokes (Protokol Kesehatan) Covid-19 saat mereka beraktivitas,”

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dengan TNI-Polri dalam Operasi Yustisi katanya juga sangat efektif karena dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di Takalar.

H. Syamsari yang juga Bupati Takalar itu juga mengajak seluruh peserta rapat untuk menyukseskan program Pemerintah Pusat dalam percepatan vaksinasi kepada masyarakat.

“Pemerintah terus mendorong bahwa kunci utama dari pandemi Covid-19 ini adalah terkait baik itu vaksin, ketersediaan dari obat-obatan ataupun anti bodi, di samping itu kesiapan dari industri kefarmasian dan juga industri kesehatan,” lanjut bupati Takalar.

Selanjutnya juga dengan merencanakan program kerja sama pembuatan serta pendistribusian vaksin dan obat-obatan pembentuk anti-bodi dan daya tahan tubuh secara matang.

H. Syamsari, S. Pt, MM melanjutkan perda terkait penanganan covid 19 ini juga harus di bentuk sehinggan proses pelaksanaan penanganan covid 19 ini dapat berjalan secara efektif karena sekarang ini kita telah menjalankannya bersama-sama tapi kita semua mengetahui bahwa perda dapat di pergunakan dalam PPKM ini.

Sedangkan tentang permintaan para Forkopimda agar dibuatnya kesepakatan bersama yang mengatur tata cara penyelenggaraan PPKM yang dilaksanakan mengingat kita memasuki level III dan segera menyiapkan perda terkait pembatasan ini.

“Diharapkan pembuatan Perda terkait penanganan bisa sesegera mungkin dibuat karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga kita semua dapat segera menekan proses penyebaran covid 19”