Didampingi Direktur LBH Muslim Makassar dan Tim, Kedua Istri Terduga Teroris Makassar Ajukan Pra Peradilan

207

SULSELBERITA.COM. Makassar, — Tak kunjung terima surat penangkapan terhadap suaminya, isteri dua tersangka teroris ajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan Termohon Praperadilan Densus 88 Polri, Kamis, 10 Juni 2021.

Didampingi Kuasa Hukumnya LBH Muslim Makassar, kedua isteri tersangka teroris ungkapkan alasannya mengajukan permohonan praperadilan di PN Makassar.

Dari keterangan yang berhasil dihimpun media ini, diketahui alasan kedua istri terduga teroris ajukan preperadilan ialah karena sampai saat ini, Densus 88 Polri atau Polda Sulsel belum memberikan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah penggeledahan, dimana Wahyuddin dan Muslimin yang merupakan kedua orang tersangka teroris,diketahui saat ini ditahan di Rutan TAHTI Polda Sulsel, dan sudah melebihi 30 hari.

Baca Juga  Sekda Takalar Serahkan SK Pj. Desa Persiapan

Kami hanya ingin kepastian hukum suami kami melalui penyampaian surat perintah resmi sebagai mana diatur dalam KUHAP.

Senada dengan pernyataan kedua isteri tersangka teroris.

Abdullah Mahir Direktur LBH Muslim Makassar

Abdullah Mahir Direktur LBH Muslim Makassar menyampaikan, ” Kami dari LBH Muslim Makassar tidak pernah mendukung aksi Terorisme, yang kami bela adalah hak hukum kedua isteri terduga teroris yang merasa suami mereka diperlakukan tidak sesuai KUHAP, kami hanya menjalankan perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU.Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, klien kami dua orang isteri terduga teroris yang ingin melakukan Praperadilan, sepanjang mereka meminta kami tetap lakukan Praperadilan maka kami akan laksanakannya, yang salah bila kedua klien kami melarang Praperadilan kami tetap ngotot.”

Baca Juga  Partai UKM Lahir Dari Bawah (Button Up) dan Bukan Lahir Dari Atas (Top Down)

Abdullah Mahir juga membantah pemberitaan yang menyatakan menyebar fitnah terkait adanya penganiayaan terhadap tersangka teroris di tahanan Rutan TAHTI Polda Sulsel.

“Semua informasi yang kami sampaikan ke media adalah informasi dari dua klien kami berdasarkan video call dari ruang tahanan Rutan TAHTI Polda Sulsel, antara dua klien kami dengan suaminya, kami kuasa hukum juga sangat berterima kasih atas fasilitas video call yang diberikan Densus 88.” Ungkapnya.

Lanjut Abdulah Mahir, Lembaga Bantuan Hukum juga dibentuk untuk melindungi hak hukum warga secara cuma-cuma.

Abdullah Mahir juga menegaskan, ” Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan, ini juga sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat memiliki hak istimewa berupa hak imunitas, sehingga advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik, ditegaskan lagi dalam Pasal 11 UU.Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum yang menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan iktikad baik baik di dalam maupun di luar sidang.”

Baca Juga  Puluhan BB Hasil Razia Balap Liar Polsek Tinggimoncong, Diserahkan ke Satlantas Polres Gowa
Advertisement
BAGIKAN