Belum Sempurna, Bupati Harap Kawal Program

17

SULSELBERITA.COM.pangkep-RABU hari ini, 9 Mei 2021, pemerintahan HM Yusran Lalogau dan Syahban Sammana genap berusia 100 hari pasca pelantikan pada 26 Februari lalu. Sejumlah catatan pun mewarnai periode pemerintahannya sebagai titik awal untuk mencapai seluruh program dan janji kerja mewujudkan “Pangkep Hebat”.
====

Beberapa langkah yang telah dilakukan Bupati Pangkep di 100 hari kepemimpinannya, patut mendapat acungan jempol, sekalipun masih banyak harapan masyarakat yang belum bisa sempurna. Progress 10 program sesuai dasa cita Pangkep Hebat juga masih perlu dievaluasi, apakah hanya sebatas launching seremoni atau benar-benar berjalan di masyarakat secara luas.

Advertisement

“Mari kita sama-sama mengawal program semua ini. Saya yakin setelah launching, mungkin masih banyak yang belum sempurna untuk diperbaiki, atau ada program yang sama sekali belum berjalan di tingkat OPD,” ujar Bupati Yusran Lalogau, pada penyampaian pencapaian Program 100 Hari Kerja di ruang pola kantor bupati Pangkep, Rabu 9 Juni.

Pada penyampaian program 100 hari kerja itu, hadir Forkompimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta anggota Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP2D) Kab. Pangkep.

Di sela-sela pencapaian program itu, disampaikan juga narasi puisi yang teksnya dibacakan Asia Ramli Prapanca berjudul “Kita Semua Bersaudara”.

Bupati Yusran mengungkapkan 10 program yang sudah dilaunching masing-masing OPD terkait, baik yang sudah berjalan maupun dalam tahapan persiapan. Dia mencontohkan, program Pangkep Kuat. Di internal pemerintahan, pihaknya melakukan upaya konsolidasi internal yang meliputi kepegawaian, asset, keuangan, dan kelembagaan. Tujuannya, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,. “Untuk membangun birokrasi, kita harus mulai bersih dan harus nampak pelayanan terhadap publik. Penyelenggaran administrasi harus tertib,” jelas Bupati HM Yusran.

Tidak hanya melakukan konsolidasi internal, Pemkab Pangkep juga melakukan konsolidasi eksternal dengan memperkuat komunikasi intensif dengan seluruh elemen masyarakat, instansi, seperti Forkopimda, lembaga pemerintah lainnya seperti perbankan, BUMN dan BUMD juga dengan DPRD setempat.

Selain konsolidasi, pasangan Yusran-Syahban juga melakukan peletakan dasar pembangunan dengan misi Pangkep Hebat. Upaya tersebut dengan memperkuat pelayanan public, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan sosial dan kesejahteraan, serta pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.

Hampir bersamaan, pemerintah kabupaten Pangkep juga melaunching aplikasi Simpada (sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah) bekerja sama dengan Bank Sulselbar. Sedangkan untuk mendukung program Pusdamas (Pusat Data Masyarakat), DPMD juga menindaklanjuti penyampaian kepada kepala desa untuk menyiapkan rumah data desa.

Di bidang kesehatan, Bupati Pangkep mengimplementasikan dalam program Pangkep Sijagai. Program ini merupakan program unggulan bidang kesehatan yang dikemas dalam tiga kegiatan, yakni program home care dan home visit yang diaplikasikan dalam kegiatan kunjungan petugas medis secara berkala kepada pasien dengan kriteria penyakit kronis berat dan tidak mampu lagi ke sarana puskesmas atau rumah sakit. Ada juga program Jemput Antar Ambulance, penanganan kedaruratan medik dan Layanan Panduan Call Center, yakni layanan masyarakat yang membutuhkan penanganan kedaruratan medik di tempat dan yang membutuhkan bantuan ambulance akan segera dikunjungi tim yang bertugas.

Dalam aksi Pangkep Sijagai ini, pemerintah kabupaten melibatkan 3.265 tenaga kesehatan dari dua rumah sakit — RS Batara Siang dan Rumah Sakit Pratama. Sebanyak 23 puskesmas, dan 70 Puskesmas Pembantu. Ada juga dilibatkan 5 klinik, 38 unit ambulance, dan 1 unit ambulance laut. Program ini terus berlanjut di masyarakat, baik kepada pasien yang butuh penanganan di wilayah daratan maupun di kepulauan.

Bupati juga sudah melaunching program Cap Masker (Cegah anak pendek dengan makan sayur kelor), sosialisasi gemar makan ikan dan penggunaan garam lokal, serta launching kader pencegahan stunting sekaligus target zero stunting 2026, kader mengedukasi ibu hamil dan ibu balita tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan.

Di bidang pendidikan, Bupati Yusran mewujudkan misinya melalui program Pangkep Cerdas. Program ini diimplementasikan dengan pemberian secara gratis baju seragam sekolah kepada semua siswa SD dan SMP, gerakan satu sekolah satu musala, E-Disdik Hebat, gerakan tuntas paket, serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa semester pertama hingga akhir asal daerah ini.

Sedangkan di bidang infrastruktur, Pangkep Maju dan Berprestasi menjadi ikon program ini. Program yang dibiayai APBN sebesar Rp8,3 miliar ini diwujudkan melalui bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew).
Bantuan stimulan perumahan, dibiayai pemerintah pusat sebesar Rp2,9 miliar dalam bentuk bedah rumah yang tersebar di lima wilayah kecamatan, seperti Minasatene, Pangkajene, Bungoro, Marang, dan Kecamatan Segeri. “Kita upayakan bisa melakukan pembangunan bedah rumah sebanyak 145 unit. Teknis verifikasinya di instansi terkait, Dinas Perumahan dan Pemukiman,” terang Bupati Yusran.

Selain itu, juga dilakukan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, yang pembangunannya tersebar di empat kecamatan, seperti Bungoro, Minasatene, Labakkang dan Marang. Total dana APBN yang digelontorkan mencapai Rp5,4 miliar. Pada program Pangkep Berprestasi, pemerintah daerah mewujudkan sebagai Dokter Kota (Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan serta Si Bijak (Aksi Bidang Jasa Konstruksi).

Perbaikan infrastruktur jalan daerah dan provinsi di beberapa titik juga menjadi upaya program 100 hari bupati dan wakil bupati Pangkep. Sekalipun menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, Bupati Yusran tak ingin keluhan warga ini menjadi bulan-bulanan dalam pemerintahannya. Lewat Dinas Pekerjaan Umum, beberapa titik jalan yang rusak disulap menjadi sebuah jalan yang elok untuk digunakan masyarakat umum. Seperti jalan provinsi sepanjang 3 km di poros Minasatene, ruas jalan Alekarajae-Padanglampe yang kodisinya rusak berat sepanjang 700 meter akibat aktivitas tambang dan pengambilan material penimbunan proyek rel kereta api. Semua itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang melibatkan beberapa rekanan di Pangkep.

Masih di bidang infrastruktur, program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pangkep juga diwujudkan dengan program sentuhan rakyat sebagai upaya memperkuat pembangunan ekonomi. Program ini disebut Pangkep Sejahtera. Program ini diimplementasikan dalam lima bagian yakni, perencanaan pola tanam dam penetapan jadwal pola pembagian air untuk 8.500 hektare kepada petani, penyerahan peralatan kerja petugas pintu air (PPA) dan pekerja saluran (PS) oleh Dinas Pekerjaan Umum, pemberian bantuan benih padi untuk 8.500 hektare oleh Dinas Pertanian, Pembangunan Irigasi Perpompaan di Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa, dan pembangunan 550 paket sanitasi untuk 11 desa di tujuh kecamatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Kinerja 100 hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep diakui memang belum bisa sempurna. Beberapa program yang direncanakan juga belum berjalan. Tetapi, apresiasi diberikan dari beberapa elemen di daerah ini. Ketua DPRD Pangkep, H. Haris Gani misalnya, menilai Bupati Yusran Lalogau dan Wabup Syahban Sammana telah bekerja dengan cepat, program dan janji kerja pasangan ini memang pro rakyat. “Kita memang tidak bisa memuaskan sepenuhnya masyarakat dalam waktu 100 hari. Tetapi upaya perbaikan di bidang pelayanan dan infrastruktur sudah kita lakukan dengan ketersediaan SDM dan anggaran. Kami mendukung penuh, kami juga akan bekerja dengan cepat untuk mendukung program-program Pak Bupati,” jelas Haris Gani.

Terpisah wakil ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pangkep, Alvian Muis mengoreksi capaian RPJMD yang dianggap sudah tuntas. “Yang selesai itu baru rancangan awal. Butuh waktu enam bulan untuk penetapan menjadi sebuah peraturan daerah. Masih ada musrenbang dan lainnya,” ujarnya.

Alvian menyatakan Fraksi Partai Golkar menjadi mitra kritis di DPRD untuk mengawal program dan kebijakan pemerintah daerah. Tatapi dalam program 100 hari kerja, pihaknya menyatakan apa yang disampaikan bupati menjadi starting atau spirit untuk bekerja. “Programnya memang Hebat, tetapi itu harus dikawal dan ditindaklanjuti. Jangan sampai program itu hanya menjadi seremonial saja,” ujarnya.

Dia juga berharap kepada pimpinan OPD untuk benar-benar menjadikan program itu sebagai sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat sesuai visi dan misi bupati. “Jangan sampai bupatinya mau lari kencang tetapi tidak dibarengi dengan kinerja OPD, itu akan sulit tercapai,” jelas Alvian. (*)
(AP)