Penegak Hukum Kabupaten Gowa Agar Bersinergi Berantas Mafia Tanah

7

SULSELBERITA.COM. GOWA - Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr Tinggi angkat bicara dan berharap kepada penegakan hukum digowa agar dapat bersinergi memberantas mafia tanah di Kabupaten Gowa.

Pasalnya memberantas mafia tanah adalah himbauan bapak Presiden dan diinstruksikan oleh bapak Kapolri kepada jajarannya agar dapat memberantas mafia tanah.

Tetapi sampai saat ini penegakan hukum didaerah enggan mengindahkan himbauan Bapak Presiden dan instruksi bapak Kapolri, seperti yang terjadi dikabupaten gowa,antara lain adanya pemberian hak milik kepada Yenny Nios oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa atas tanah Negara yang diduga melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan Pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan ( vide: pasal 3 ayat 1 dan 2,pasal 104 ayat 1,Pasal 106 ayat 1 dan pasal 107, Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 ( vide: pasal e ayat 1); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang tata cara penertiban tanah terlantar.

Baca Juga  Kosong dan Tak Dirawat, Kantor Desa Tomoli Selatan Layaknya "Rumah Hantu"

Menurut Amiruddin.SH Kr.Tinggi Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia dengan peraturan peraturan Agraria dan peraturan pemerintah tidak diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional,mungkin karena ada gratifikasi yang dilakukan oleh mafia tanah kepada oknum BPN dikabupaten Gowa,kenapa demikian?. Salah satu contoh kasus adanya surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor .35 - 520.1- 53.02- 2006 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Yenny Nios atas tanah Negara seluas 9.490.M2, pemberian hak tersebut melanggar peraturan Agraria dan peraturan pemerintah yang ada.

Dijelaskan oleh Kr.Tinggi,dengan kasus Pemberian hak atas tanah Negara kepada Yenny Nios yang bukan warga Kabupaten sangat bertentangan dengan peraturan peraturan Agraria, pemerintah penertiban Tanah Negara yang terlant6 dan tata cara pemberian hak atas tanah Negara.

Amiruddin juga menjelaskan dengan Pemberian hak atas tanah Negara kepada Yenny Nios berdasarkan SK dari BPN Kabupaten Tahun 2006 sehingga maka BPN Kabupaten Gowa menerbitkan Sertifikat atas nama Yenny Nios adalah salah administrasi dan harus merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, Apabila cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang diakibatkan adanya kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan undang undang maka sertifikat hak milik tersebut harus dibatalkan oleh BPN sendiri berdasarkan peraturan tersebut.

Baca Juga  68 Personil Polres Gowa Dikerahkan Amankan Aksi Unras di Depan Kantor BPN Gowa

Yenny Nios yang memperoleh hak atas tanah Negara berdasarkan SK dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa sudah dilaporkan dipolres Gowa oleh kuasa hukum Andi Fausiah dimana laporan tersebut dikeluarkan SP2HP oleh penyidik polres Gowa seakan akan laporan kuasa hukum andi Fausiah tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan,artinya pemberantasan mafia tanah di Kabupaten gowa Sulawesi Selatan terkesan tidak begitu direspon oleh penegak hukum.

Ditambahkan oleh Amiruddin,bahwa BPN Kabupaten Gowa memberikan hak kepada mafia tanah diduga melanggar semua aturan agraria dan peraturan pemerintah terkait maksimum luas tanah dan dasar dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Negara.

Amiruddin menjelaskan bahwa mafia tanah jangan mau dilawan untuk berperkara masalah tanah,pasti rakyat kecil kalah disebabkan mafia tanah pasti menjadi mafia hukum,maka dalam waktu singkat beberapa LSM akan menyurat ke BPN Kabupaten Gowa untuk meminta audens terkait berapa luas tanah milik Yenny Nios,Willy dan Alex Inggit di kecamatan Sombaopu,Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu,menurut pengakuan Willy dalam sidang Rapat Dengar pendapat di DPRD Kabupaten Gowa pada hari selasa tanggal 4 Mei 2021 bahwa hanya memiliki tanah di kecamatan Sombaopu 17 Ha,tapi tidak menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan untuk mendapatkan hak dari tanah Negara,karena tanah milik Andi Fausiah didapat hak milik oleh Yenny Nios berdasarkan dari surat pernyataan penguasaan yang dibuat sendiri oleh Yenny Nios dan data yang ada bahwa tanah milik Fausiah itu seakan akan tanah Negara dikuasai oleh Yenny Nios dan menggunakan PBB atas nama orang lain.

Baca Juga  Ketum HMI Korkom Unibos:Statment dari Pihak Kepolisian Mulai Bermunculan yang Kami Anggap Ancaman Bagi Warga Negara

Untuk melaksanakan himbauan Presiden dan instruksi bapak Kapolri berantas mafia tanah agar Penegak hukum dalam hal ini bapak kapolres Gowa agar dapat memerintahkan anggotanya menindak lanjuti laporan terkait Yenny Nios yang diduga mafia tanah di Kabupaten Gowa tutupnya.

Advertisement
BAGIKAN