Bongkar Praktek Punglidi BPN Kota Makassar

214

SULSELBERITA.COM. Makassar – Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi angkat bicara terkait hasil penelusuran dan investigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar,dimana di PBN kota Makassar memiliki enam loket,yakni Loket Pengukuran,loket peningkatan hak,loket Balik nama,loket Referensi,loket Zona dan loket Pengecekan.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menjelaskan didepan awak media, bahwa Pungli di BPN sulit untuk diberantas karena di enam loket yang ada di BPN kota Makassar bukan rahasia lagi di loket pengurusan balik nama sertifikat pemohon diisyaratkan menyelipkan uang minal Dua ratus ribu rupiah, dan loket yang lainnya minimal seratus ribu rupiah untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat, dibagikan penelitian berkas permohonan untuk mempercepat proses balik nama ada uang pelicin 1 juta rupiah,kalau membayar 1 juta maka proses pengurusan selesai satu minggu,tetapi kalau tidak membayar maka proses balik nama 3 bulan sampai 4 bulan baru selesai.

Baca Juga  Anggota Kodim 1415/Selayar Sembelih 4 Hewan Kurban Di Hari Raya Idul Adha 1441 H

Dijelaskan lagi Kr.Tinggi, bahwa dirinya pernah ditemui oleh salah satu staf Notaris dikota makassar yang tidak bersedia disebut namanya bahkan stap Notaris itu tidak menegur saya saat saya di ruangan BPN kota Makassar, pada hal stap Notaris tersebut sangat dekat hubungan emosional dengan saya, stap Notaris itu tidak menegur saya seakan akan tidak kenal saya,saat saya keluar stap Notaris tersebut menemui saya,lalu menjawab ” maaf om sengaja saya tidak tegur kita karena saya takut urusan saya tidak jadi jadi karena om adalah kontrol sosial,saya takut kalau ketahuan oleh oknum BPN berbicara dengan orang LSM” saya selaku om juga heran kenapa anak ini tidak menegur saya,ternyata takut ketahuan oleh orang BPN kalau berhubungan dengan Lsm.

Baca Juga  Kapten Inf Tono : Jangan Terpancing Berita Hoax
Advertisement

Lanjut Kr.Tinggi bertanya kepada stap Notaris tersebut, stap Notaris membeberkan semua pelanggaran BPN dengan pungutan liarnya uang setor diloket saja 2 ratus ribu bahkan 4 ratus ribu rupiah,ada lagi istilah DT di BPN,( dana taktis ) satu juta sampai 2 juta rupiah untuk mempercepat urusan di luar BPHTB nya, modus ini di BPN yang membuat notaris Geram ,praktek praktek ilegal diluar aturan.

Amiruddin Sh.Kr Tinggi se selaku kontrol sosial Ketua DPP LSM GEMPA INDONESIA mengatakan bahwa praktek ilegal seperti itu di BPN yang harus basmi,karena apabila terjadi seperti itu ada uang pelicin percepatan penyelesaikan Penerbitan sertifikat atau balik nama sertifikat memberikan peluang besar mafia tanah untuk menjadi jadi,karena mafia tanah yang ada dimakassar tidak ubahnya seperti Joko Chandra susah disentuh oleh hukum.

Baca Juga  OPINI: Identitas Kebudayaan Bulukumba, Antara Ada dan Tiada

Kr.Tinggi menambahkan dan berharap agar siber dan Kanwil BPN agar segera melakukan inspeksi atau pengawasan ke Seluruh BPN di Sulawesi selatan khususnya BPN kota Makassar agar tidak praktek praktek yang bertentangan dengan Peraturan BPN sendiri.

Tambahnya lagi bahwa intruksi Kapolri Basmi Mafia tanah dan pidanakan BPN yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan dan yang main main dengan mafia tanah,Amiruddin SH.Kr.Tinggi akan menyurat Ke Kanwil BPN dan melaporkan kasus ini kepolisi. tutupnya.

Advertisement
BAGIKAN