SULSELBERITA.COM. Wajo — Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) kembali melaporkan 96 Kepala Desa (Kades) dan 81 item kegiatan proyek yang didanai APBD Kabupaten Wajo ke Polres Wajo, (1/1/21).
Dalam laporannya, LSM PERAK menduga adanya mark up dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan, Adiarsa MJ, SH membenarkan timnya sudah melakukan pelaporan secara resmi ke Polres Wajo.
“Tim kami hampir 2 bulan melakukan investigasi dan pemantauan, alhasil baket dan dan datanya kami sudah tuangkan dalam laporan ke Polres Wajo,” ungkapnya, Senin (19/1/21).
Lanjut Adiarsa, dari puluhan Kades yang dilaporkan pihaknya meminta Kapolres Wajo dan personilnya segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dalam mengusut tuntas dugaan kerugian negara yang terjadi ditingkat desa.
“Ada beberapa Desa yang menjadi prioritas kami laporkan karena diduga pekerjaannya sangat melenceng dari RAB dan RKS,” bebernya.
Lebih jauh Adiarsa membeberkan, beberapa desa diduga kuat terjadi permufakatan jahat pada proyek yang dikerjakan. Diantaranya Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pitumpanua, Desa Maccolli Loloe, Padang Loang, Bottotengnga, Kaluku, Kompong, Abbanderang, Bulu Siwa, Lompoloang, Mattiro Walie, Simpellu dan Jauh Pandang.
“Kami akan kawal terus laporannya sampai status hukum terlapor jelas,” pungkasnya.
(*)
