DPRD Takalar Dituding Mengidap Penyakit Lebih Parah dari Covid 19, HMI Cabang Takalar Minta Transparansi Anggaran

442

SULSELBERITA.COM. TAKALAR, – HMI Cabang Takalar meminta transparansi anggaran APBD DPRD Kabupaten Takalar. Sampai Desember 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening Pemerintah Daerah.
Minggu (20/12/20).

Seperti yang dikatakan Nurcholish Madjid Datu selaku Ketua Umum HMI Cabang Takalar, “Saat ini Takalar sedang terjangkit virus laksana Covid yang menjangkit kronis di tubuh Pemerintahan di Kabupaten Takalar—DPRD Kabupaten Takalar. Keterlambatan pembahasan APBD Pokok 2021 telah menyebabkan Takalar harus menerima penalti 30% yang tentu telah merugikan daerah pada umumnya dan berpengaruh kepada agenda pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 2021”. Sesalnya.

Idealnya, pembahasan APBD Pokok itu diperlu dituntaskan tidak berlarut-larut agar mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar dapat berakselerasi setelah pandemi berakhir.

Advertisement

Nurcholish Madjid Datu, “Kami dari HMI Cabang Takalar mempertanyakan apa sebenarnya permasalahan DPRD Kabupaten Takalar sehingga begitu alot menyelesaikan pembahasan anggaran APBD pokok 2021 ? seharusnya itu tidak perlu dipertunjukan lagi setelah tidak dibahasnya Anggaran Perubahan 2020, meski dengan beberapa alasan teknis mereka”. Ujarnya.

Baca Juga  Pimpin Apel Pagi, Kapolres Takalar AKBP Budi Wahyono Ingatkan Tetap Jaga Kesiapsiagaan

HMI Cabang Takalar mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota segera mempercepat belanja APBD apalagi pasca pandemi ini.

Ketua Umum HMI Cabang Takalar menilai, “Permasalahan keterlambatan itu memang diantaranya karena dari eksekutif yang relatif lama memberikan KUA PPAS ke DPRD. Memang itu salah satu penyebab, tapi ini sudah minus 3 hari. Tempo waktu yang di berikan APBD Kabupaten Takalar itu harus selesai, itu yang pertama. Kena penalti 30%. Yang kedua berlarut-larut atau bahkan peristiwanya sama dengan tidak dibahasnya anggaran perubahan 2020 tempo lalu itu, maka banyak agenda-agenda pembangunan daerah percepatan di Takalar itu akan terhambat, secara umum itu sudah merugikan masyarakat, merugikan daerah. Kami secara objektif menilai ada penyakit laksana virus yang menjangkit di tubuh DPRD Kabupaten Takalar, yang tidak berlebihan bila kami sebut itu sebagai covid-21. Sebagai petanda atas terkatung-katungnya kejelasan pembahasan APBD pokok 2021 itu yang seperti tak ada ujungnya.

Baca Juga  Lahan Aspura 1 Hipermata, Ternyata Bukan Asset Pemda Takalar

HMI Cabang Takalar menilai pembahasan APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya

Nurcholish Madjid Datu, Kami HMI Cabang Takalar dengan tegas meminta transparansi dan penyelesaian Pembahasan APBD Pokok 2021 tertunaikan segera mungkin, agar tak membuat publik berasumsi yang tidak-tidak, apa sebenarnya permasalahan di DPRD Kabupaten Takalar sehingga pembahasan APBD 2021 ini tidak kunjung kelar”. Tutupnya.

Advertisement
BAGIKAN