BERITASULSEL.COM- Ditengah amburadulnya pemerintahan kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando terlihat dari beberapa kasus korupsi yang tengah bergulir di Kejati Sulsel dan Polda Sulsel seperti kasus korupsi DAK Rp 39 Miliar, bantuan bibit pertanian yang juga telah dilaporkan menuai indikasi korupsi.
Kini pemerintahan di kabupaten Enrekang diperparah dengan tidak maksimalnya anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam menjalankan sistem pengawasan. Berdasarkan pantauan updatesulsel.news, 90% anggota DPRD Kabupaten Enrekang diisi oleh kroni-kroni atau orang dekat Bupati Enrekang, Muslimin Bando
"Pembentukan panitia khusus (pansus) perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Enrekang diisi oleh orang-orang dekat Bupati.
"Karena Bpati tidak mau kalau struktur OPD Kabupaten Enrekang di marger. Dukungan dari masyarakat kepada pansus demi efektifitas kerja dan mengurangi devisit. Persoalannya Bupati tidak mau kalau berubah makanya dia masukan orang-orang lnyabke pansus. Tetapi orang dekat Bupati yang menjadi anggota di DPRD lupa.kalau itu berbahaya kalau tidak dilakukan perampingan sesuai rencana pansus karena uang pansus dari APBD alias uang negara sdh habis. Jadi kalau begitu akal-akalan saja itu DPRD untuk habiskan uang negara," kata pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Arby.
Arby juga mengungkapkan jika pembentukan pansus Baznas tidak menuai hasil hingga saat ini. Sebab pembentukan pansus Baznas sebagai alat para anggota DPRD Kabupaten Enrekang sebagai akses untuk berpoya-poya menghabiskan APBD kabupaten Enrekang.
"Sebenarnya pansus Baznas juga begitu tidak menuai hasil. Pansus itu dibentuk jika ada yang krusial , tetapi kalau hanya mencari jalan untuk habiskan anggaran itu fiktif namanya," ungkap Arby. (Wan)
