Ribuan Buruh dan Mahasiswa Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Bersatu Turun ke Jalan Suarakan Penolakan UU Omnibus Law

32

SULSELBERITA.COM. KENDARI, - Beberapa lembaga kemahasiswan serta buruh di Sulawesi Tenggara menggelar aksi besar-besaran dalam rangka menolak Omnibus Law. Kamis, (8/10) Pagi.

Dalam pergerakan unjuk rasa tersebut salah satu lembaga yg awak media wawancarai yakni Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Konawe Selatan (Konsel).

Pantauan awak media, dalam KBM Konsel menolak Omnibus Law tergabung yang di antaranya HIMTI (Himpunan Masiswa Tinanggea), GMKM(Gerakan Mahasiswa Konsel Menginspirasi), GPM KONSEL (Gerakan Pemuda Marhaen Cabang Konsel), HIMKA (Himpunan Mahasiswa Kecamata Andoolo), SBSI KONSEL (Serikat Buruh Seluruh Indonesia cabang Konsel), LIRA KONSEL (Lumbung Informasi Rakyat cabang Konsel), IPPEAMALA (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laonti) KBPM (Keluarga Besary Pemuda Dan Mahasiswa) AMK (Aliansi Mahasiswa Konsel)serta Buruh karyawan PT. Wings dan beberapa ojek online Maxim.

Baca Juga  Panwaslu Takalar Rekomendasikan Satpol PP Bersihkan Banner Jokowi yang Bertebaran dalam Kota Takalar
Advertisement

Saat di temui, Kiki Ikram selaku Jendral Lapangan bahwa unjuk rasa tersebut di lakukan sebagai bentuk kritikan untuk Pemerintah dan memperjuangkan hak buruh.

"Unjuk rasa tersebut sebagai wujud kekesalan kami terhadap pemerintah dan DPR RI sebagaimana telah membuat peraturan yang mengurangi hak-hak buruh," ucapnya

Kiki (sapaan akrabnya red) juga berpandangan bahwa uraian yang di canangkan dalam undang-undang omnibus law banyak yang menjadi pertanyaan terkait Bab IV Tentang Ketenagakerjaan.

"Banyak yang di tuangkan dalam omnibus law yang menimbulkan tanda tanya besar dalam hal ini di Bab IV Tentang Ketenagakerjaan dimana hak-hak buruh lebih banyak di atur oleh perushaan," katanya.

Pungkasnya, Pihaknya dari KBM Konsel menuntut agar Omnibus Law tidak di jadikan sebagai undang-undang.

Baca Juga  Akibat Terjatuh Dari Laut, ABK MT. Grace V Ditemukan Hidup di Perairan Tanakeke

"Kami mendesak pihak pemerintah agar omnibus law tidak di jadikan sebagai undang-undang, karena kami yang merupakan mahasiswa dan buruh menolak keras banyak hak-hak karyawan yang tidak kami sepakati," tutupnya.

 

||•koresponden Sulawesi Tenggara ;

Julianto Jaya Perdana

Advertisement
BAGIKAN