Tolak Interpelasi, Ribuan Warga Takalar Bakal Kepung DPRD Takalar Besok

2984

SULSELBERITA.COM. TAKALAR- Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, terkai akan dilaksanakannya hak interpelasi pada hari jumat, 2/10/2012  oleh anggota DPRD Takalar yang dimotori oleh Fraksi PKS, terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh H.Syamsari Kitta, ternyata ditolak oleh sebagian masyarakat Takalar.

Dan menjelang pelaksanaan sidang paripurna hak interpelasi DPRD Takalar, Jumat 2 Oktober 2020, besok, ribuan warga dikabarkan ribuan warga bakal mengepung gedung parlemen sebagai bentuk penolakan dan kekecewaan terhadaop kinerja legislator mereka.

Advertisement

Warga juga kecewa dengan sikap DPRD Takalar yang enggan membahas APBD Perubahan 2020 tanpa alasan yang jelas. Padahal, APBD Perubahan itu jelas diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Takalar.

Salah satu kelompok warga yang telah bersurat ke Polres untuk hadir di DPRD adalah Aliansi Masyarakat Takalar Bersatu. Setiawan, Korlap Aliansi yang dikonfirmasi memastikan akan membawa ribuan warga untuk mengawal jalannya interpelasi.

Apalagi memang, Ketua DPRD Darwis Sijaya sejak pagi tadi menyebarkan seruan aksi yang dikirim ke sejumlah grup whatshap untuk mengawal jalannya interpelasi.

“Kami datang untuk meluapkan kekecewaan kami atas kinerja dewan sekarang, masa itu tugas pokok pembahasan APBD ditinggalkan sementara hak interpelasi ini malah dibuatkan undangan oleh Ketua DPRD,” tegas Setiawan, Kamis 1 Oktober 2020.

Setiawan mengatakan, jika kedatangannya untuk menyaksikan secara langsung kualitas anggota DPRD Takalar. Hanya saja untuk saat ini, ia menilai legislator Takalar adalah kumpulan orang- orang yang hanya memikirkan dirinya, tanpa memikirkan warga yang diwakilinya.

“Kedatangan kami untuk melihat langsung kualitas dari wakil rakyat kami, karena untuk saat ini kami kecewa dengan kinerja mereka, termasuk kami ingin dengar apa substansi yang diajukan sehingga melayangkan interpelasi,” terang dia.
Selain mengawal jalannya interpelasi, Setiawan juga mengaku, warga ingin mendengar secara langsung alasan sehingga DPRD menolak membahas APBD Perubahan 2020. Pasalnya, pihaknya tidak pernah menyaksikan periode sebelumnya di DPRD yang tidak membahas APBDP.

“Masa anggota DPRD yang kita gaji besar tidak mau menjalankan tugasnya untuk membahas APBD Perubahan?” kata Setiawan.
Dalam surat yang diikirimkan ke Polres Takalar, Aliansi Masyarakat Takalar Bersatu mencantumkan 5 ribu jumlah massa yang akan hadir. Belum termasuk sejumlah kelompok aksi yang juga dikabarkan akan meramaikan halaman gedung wakil rakyat itu.