SULSELBERITA.COM – Sejak Adanya pandemik Covid 19 pada saat ini Indonesia semakin hari semakin memperjelas kebobrokan secara struktural Pemerintah sebab kita bisa menganalisa dan melihat kebijakan yang di keluarkan pada saat ini sekiranya pantas masyarakat curiga karena banyak kebijakan dan himbauan yang kontradiksi bahkan membingungkan masyarakat dikarena apa yang di sampaikan pemerintah itu juga di langgar oleh pemerintah sendiri,bahkan kita sebenarnya lebih menunggu pemerintah lebih baik diam daripada bicara,karena semakin bicara semakin memperlihatkan kebobrokan secara struktural
Selain dari itu pemerintah dan DPR terkesan mencuri kesempatan dalam masa pandemik dengan mengesahkan Kenaikan BPJS,Undang Undang Minerba,Perppu Corona menjadi Undang Undang, Omnibus Law dalam artian Ciptaker bukankah ini adalah bentuk penghianatan nyata kepada rakyat dengan adanya agenda pembahasan dan pengesahan seperti ini,ini bukti bahwa pemerintah memang tidak serius dalam menangani penyebaran covid 19 tetapi sengaja memuluskan akalang busuk Pemerintah dan DPR yang merasa mewakili Rakyat.
Dalam rangkaian seperti ini rakyat merasa kecolongan atas semua ini namun apa daya riak riak dan teriakan yang ingin di lakukan oleh kaum Intelektual dan yang terhianati itu di bungkam dengan aturan bahwa di larang berkerumun, berkumpul apatalagi melakukan gerakan aksi untuk menolak semua itu pupus sudah dengan aturan itu,bukankah itu akal busuk karena pemerintah dan DPR mereka tahu bahwa tidak akan ada gerakan penolakan sungguh licik akal busuk mereka.
Dan Bukankah membiarkan Kesalahan itu akan menjadikan kejahatan Besar dalam artian, ini adalah konspirasi dan korporasi nyata yang akan mematikan rakyat kecil.
Namun yang paling menyakitkan hati rakyat dengan adanya larangan kontroversial yang terkesan hanya ingin mematikan kegiatan seperti ibadah,Shalat dan sebagainya sedangkan yang lain tetap di biarkan,dan itu pantas kita curigai,serta masih pantaskah kita percaya yang di sampaikan , saya selaku Rakyat meragukan semua itu,
Penulis : Iwan
(Mantan Ketua Umum BEM Sospol Unismuh Makassar)
