Warga Takalar Tak Dapat Sembako, Silahkan Melapor, Posko Induk Akan Turun Tangan

403

SULSELBERITA.COM. Takalar - Pemerintah kabupaten Takalar melalui gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Takalar mulai distribusikan bantuan beras ke masyarakat. Diketahui bahwa bantuan yang disiapkan Pemkab berasal dari sumbangan lembaga seperti PGRI, guru-guru SMA, dan dari APBD kabupaten.

Tercatat sudah empat kelurahan di kecamatan Pattallassang yang warganya mendapatkan bantuan beras masing-masing 10 liter per Kepala Keluarga (KK).

Advertisement

Yakni di kelurahan Bajeng sebanyak 25 KK, kelurahan Pattallassang 23 KK, Sombala Bella 31 KK dan Kelurahan Salaka 29 KK.

Kabag Humas dan Protokol Syainal Mannan,S.TP.,M.Si selaku juru bicara Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Takalar saat terjun langsung ikut mendistribusikan bantuan beras tersebut mengatakan bahwa bantuan ini salah satu wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Takalar ke masyarakat di tengah pandemi virus Covid-19.

"Sesuai instruksi Bupati bahwa masyarakat miskin yang tidak terlayani melalui bantuan kementerian, Provinsi dan desa diminta melapor ke pemerintah setempat atau posko induk. Ternyata beberapa warga telah melapor, oleh karena itu kami verifikasi datanya dan posko induk langsung turun membagikan kerjasama aparat pemerintah setempat," papar Syainal Mannan.

Ia melanjutkan bahwa tim posko Induk Covid-19 sudah dua hari ini turun langsung untuk melakukan verifikasi sekaligus memberikan bantuan bagi warga yang layak.

"Kami harap apa yang diberikan pemerintah ini bisa sedikit membantu beban masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan selama ini tidak terlayani untuk mendapatkan bantuan.  Dimana di tengah pandemi ini pemerintah menyarankan untuk tinggal di rumah saja sementara waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sedang dihadapi bersama."kata Syainal Mannan.

Seperti diketahui, Bupati Takalar H. Syamsari S.Pt, MM menekankan pada para lurah dan desa untuk betul-betul mendata dan memverifikasi warganya yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah.