SULSELBERITA.COM.Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka(IMPPAK) Makassar Desak Kejaksaan Negeri Kolaka melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Sosial terkait penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Kolaka. Jum'at 08/05/2020
Aparat penegak hukum (APH) terkhusus Kejaksaan di pandang perlu untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial dalam penanganan covid-19 diKabupaten Kolaka.
Arya Ashadi selaku ketua umum PP-IMPPAK saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan bahwa seperti di ketahui pemerintah kabupaten kolaka telah mengalokasikan Anggaran sebesar 36 Miliyar untuk penanganan penanggulangan covid-19 yakni 15 Miliyar untuk APD,5 Miliyar untuk Ekonomi,10 Miliyar untuk jaringan pengamanan sosial dan 6 Miliyar untuk anggaran oprasional tim gugus.
Saat ini pemerintah kabupaten kolaka mulai mendistribusikan Ribuan sembako untuk masyarakat terdampak virus covid-19 di 33 kelurahan seKabupaten Kolaka,pendistribusian ini di lakukan sejak bulan April lalu dengan cara bertahap dengan persiapan anggaran kurang lebih 4 Miliyar yang bersumber dari APBD kab kolaka
Pada tahap awal Pemerintah kab kolaka siapkan sebanyak 4000 paket sembako, dan yang sudah di distribusikan ke masayarakat sebanyak 2000 paket.
Namun hal ini menuai banyak kritikan dari berbebagai kalangan,baik itu masyarakat,pemuda dan Mahasiswa hal ini dinilai ada sebuah kejanggalan atau penyelewengan anggaran yg dilakukan oleh pemerintah,dilihat dari setiap paket sembako dan list harga tiap itemnya sangat tidak masuk akal,hingga proses penyalurannya yang tidak terlalu efektif
Maka dengan itu Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka Meminta Kejaksaan Negeri Kolaka agar Melakukan Pengawasan lebih ketat Terhadap penggunaan terhadap anggaran Bansos penanggulangan covid-19,Sesuai peraturan Mentri Keuangan RI No.210/PMK 02/2019 Tentang tata cara revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Anggaran Serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka peecepatan Penanganan Covid-19
"Masyarakat kab.Kolaka sangat terpuruk dengan kondisi ini,pemerintah saat ini patut diduga tidak memiliki political will,Kurang memiliki kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kab.Kolaka seharusnya Dengan hadirnya polemik covid-19 pemerintah kemudian hadir menjawab kondisi masyarakat".ujarnya
Menurut Iswadi Amiruddin selaku Sekertaris Jendral PP-IMPPAK mengatakan bahwa Perlunya ada evaluasi ulang terkait penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako dari Kabupaten Kolaka.
Bantuan Sosial terkait penanganan pandemi covid-19 di kabupaten Kolaka didanai dari APBD Kab. Kolaka yang telah disalurkan ke warga, Satu paket sembako yang akan dibagikan Pemerintah Kab. Kolaka dihargai senilai Rp 500 ribu. Namun, dari rilis harga yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kolaka, ada yang memantik tanda tanya. Yakni soal harga beras 15 Kg 150 ribu, indomie 1 dos 100 ribu, telur 1 Rak 50 ribu, Sabun mandi 2 buah 50 ribu, sarden 5 kaleng 100 ribu, Minyak Goreng 1 liter 27 ribu.
Harga pembelian paket sembako yaitu beras, sabun,telur, minyak,sarden yang dipatok Pemerintah Kab. Kolaka tersebut tentu sangat tinggi. Bahkan nyaris tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga dalam kemasan yang dijual di pasar-pasar.
Pantauan dipasar-pasar kemarin, harga beras 15 Kg seharga 140.000, Indomie 1 dos 84.000, telur 1 Rak seharga 44.000, sabun mandi 2 pcs 6000, sarden 5 kg 42.500, minyak goreng kemasan satu liter kemarin seharga 15.000 per liter.
"Mengingatkan pentingnya transparansi proses pengadaan bantuan untuk masyarakat ini. Apalagi ini adalah barang habis pakai. Sehingga pembeliannya dan satuan harganya harus benar-benar transparan. Pemerintah harus transparan ke publik bagaimana proses pengadaan dan siapa perusahaan yang ditunjuk. Siapa pun boleh asal transparan dan akuntabel, proses penyaluran diawasi ketat semua pihak dan perlu mengingatkan pemerintah hati-hati. Apalagi ini persoalan darurat, bantuan sangat dibutuhkan warga,” ujarnya.
