SULSELBERITA.COM. Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Relawan Demokrasi (FOREDER) melaksanakan Diskusi Kebangsaan Online/Ngobrol bareng dengan pemerintah. Turut hadir Narasumber dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Staf Khusus Mensos Erwin Tobing, Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia, dan Ketua DPP Foreder David Aidil Fitri.
Adapun diskusi ini bertemakan 'Seputar Pendistribusian Bantuan Sosial di tengah ancaman Covid-19' yang sangat menarik pada sabtu siang (02/05/2020).
Peserta diskusi dengan memaksimalkan aplikasi Zoom Meeting via internet menjadi soslusi untuk menyampaikan informasi baru sekaligus sharing ide gagasan. Dimana terkait Bansos dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Lebih kurang 80 peserta dari Sabang sampai Merauke turut berperan aktif dalam proses diskusi tersebut, hal ini menjadi bukti bahwa pengurus Foreder se-Nusantara sangat berkepentingan mengawal hak rakyat agar tepat sasaran sebagaimana amanat konstitusi, kaitan dengan pemerataan kesejahteraan.
Salah satu pembicara, Staf Khusus Menteri Erwin Tobing mewakili Menteri Sosial tegas menyatakan bahwa pendataan calon penerima ditingkatan RT/ RW menjadi penting karena akan menjadi referensi siapa saja yang berhak menerima Bantusn Sosial tersebut.
"Semuanya harus by name dan by adress, berdasarkan data terbaru yang dimiliki oleh RT/ RW di daerah-daerah. Pemerintah daerah harus profesional, karena Bansos sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal daerah." demikian ungkap Erwin dengan nada serius pada momen diskusi.
Hal senada juga dikemukakan oleh Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, bahwa pendidtribusian Dana Bansos harus selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan, agar tepat sasaran.
"Kami selaku legislatif setidaknya harus menjalankan tiga fungsi, yakni regulasi, anggaran, dan pengawasan. Ketika regulasi telah ditetapkan maka pengawasan terhadap pendistribusian Dana Bansos ini harus dimaksimalkan, fokus utamanya adalah masyarakat yang benar-benar terdampak Pandemi Covid-19 merekalah yang paling berhak", ucapnya dengan nada serius.
Masih dengan semangat yang sama, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia menyatakan bahwa pihaknya selaku lembaga yang diberikan amanat oleh Presiden untuk mendistribusikan sekaligus sebagai penyedia jasa kurir Dana Bansos, sudah siap untuk mendistribusikan Bansos tersebut.
"PT Pos Indonesia dengan semua elemennya sudah siap untuk turut mendistribusikan Bansos ini. Ketika data penerima sudah valid, semua pihak yang berkepentingan telah siap juga, ya kami tinggal menjalankan apa yang menjadi tugas kami dari pemerintah terhadap masyarakat yang berhak. Intinya kami selalu siap siaga demi kepentingan pendistribusian Dana Bansos." tutur Fajriansyah.
Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Foreder, David Aidil Fitri, bahwa Foreder diseluruh Indonesia siap mengawal dan mendampingi pemerintah pusat hingga daerah dalam mendistribusikan Bantuan Sosial untuk rakyat terdampak Covid-19 ini.
"Kami seluruh pengurus Foreder dari Sabang sampai Merauke siap mendampingi pemerintah, mengawal pendistribusian Bansos hingga sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jika diperlukan DPP akan membuat semacam Surat Rekomendasi sebagai asas legalitas untuk pengurus Foreder di daerah-daerah untuk membangun kemitraan dengan Pemdanya masing-masing melalui Dinas Sosial setempat. Ini sebagai wujud komitmen Foreder dalam membantu pemerintah sekaligus mengawal hak rakyat agar tepat sasaran." demikian ungkap David.
Ia menambahkan, kedepannya DPP Foreder akan mencoba menghadirkan dari Kementerian lainnya untuk dapat berdiskusi seputar tema-tema kemanusiaan yang lebih menarik lagi, pungkas David mengakhiri sesion dialog online.
Hal lain masih seputar pendistribusian Bansos, dikemukakan oleh Pengurus DPD Foreder Jabar Ridwan Mubarak tentang potensi penyalahgunaan Bansos yang dipolitisasi oleh oknum kepala-kepala daerah nakal.
Menurutnya, bisa jadi bansos itu hari ini ada penumpang gelap (Free Rider), freerider-nya adalah beberapa pejabat daerah memanfaatkan bansos sebagai pork barrell-nya (Politik Gentong Babi).
"Jadi penerima bansos di daerah-daerah adalah kantong pemilihannya saja, kemungkinan tersebut terbuka mengingat kontestasi Pilkada 2020 yang ditunda membuat kepala daerah/ petahana mencari modal dengan memanfaatkan dana bantuan tersebut. Artinya butuh sumber daya publik juga, penanganan Covid ini bisa jadi penumpang gelapnya masuk ke area dana Bansos," demikian Ridwan utarakan kepada Narasumber.
Terakhir Taufan Bakri Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta mengatakan, setiap penjaga masjid atau marbot masjid akan mendapatkan sembako dan santunan. Katanya, mereka akan di data sama seperti sebagai warga DKI Jakarta lainnya.
"Pendataan ini kan dilakukan secara maksimal agar bisa tepat sasaran penerima bantuan sosial ini. Kalau perlu semua instansi dan ormas ikut mengawal agar bansos ini sampai ke bawah," ujarnya.
Menurutnya, saat ini DKI Jakarta ada tambahan data baru 300.000 dari data lama 1,2 juta Salah satunya marbot masjid dari 3500 masjid yang ada di Jakarta.
"Ada penambahan data baru. Ini tentu kita kawal bersama, sebab ada sekitar 1.5 juta penerima bansos," imbuh Taufan Bakri.
Diskusi yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB berakhir pada pukul 16.00 WIB, dengan animo yang begitu besar dari pihak audience yang turut menyimak jalannya diskusi ini.
"DPP Foreder berkomitmen kuat bersama rakyat Indonesia, meski saat ini seluruh masyarakat dunia tengah dilanda wabah Pandemi Corona, namun ikhtiar mulia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat harus terus dilakukan, salahsatau kegiatan diskusi online ini, dalam upaya menuangkan ide dan gagasan untuk kepentingan rakyat semata," demikian Moderator Zulfikar mengakhiri jalannya diksusi. (red)
