SULSELBERITA.COM. Kendari - Direktur Konsorsium Aktivis Muda Indonesia ( KAMI sultra) LA Songo mengapresiasi langkah Gubernur Sultra Ali Masi dan DPRD yang menolak rencana kedatangan 500 TKA asal cina.
LA Songo, saat di konfirmasi di skertariatnya mengatakan, "Pemerintah pusat mestinya dalam mengambil kebijakan harusnya lebih melihat situasi saat ini, dimanaa pandemi wabah Covid 19 Virus Corana sangat mengancam kehidupan kita tapi mengapa yaahh.di tengah tengah kita di himbaukan DI RUMAH AJA malah Pemerintah Pusat merencanakan kebijakan yang menurut saya sangat tidak masuk diakal".Ujarnya Kamis, (30/4/2020).
Lanjut dikatakan, "Kenapa saya katakan demikian, karena saat ini seluruh masyarakat Indonesia Fokus terhadap himbauan dirumah aja, tapi malah tenaga kerja Asing Asal cina di biarkan masuk .ada apa dengan negriku yang tercinta ini jangan jangan isu Corona ini hanyalah setingan ?". Ujarnya.
"Kalau Pemerintah Pusat memaksakan kedatangan 500 TKA asal Cina di Sultra, saya selaku ketua Konsorsium Aktivis Muda Indonesia ( KAMI Sultra),siap mendukung langkah Gubernur Sultra menolak rencana masuknya TKA asal Cina dan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Provinsi ( Pemprov) saya siap menurunkan ratusan massa Aksi menolak rencana kedatangan TKA asal Cina tersebut". tegas LA Songo
Seperti di ketahu sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD sepakat menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. TKA dari China itu rencananya akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe.
"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," ujar Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari,
Karena itu, Ali Mazi berharap rencana kedatangan TKA China itu ditunda. Hal itu untuk menghindari adanya reaksi masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu saat kedatangan 49 tenaga kerja asing.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan, "Semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut". Ujarnya..
"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh Endang yang juga politisi Partai Demokrat Sultra itu.
Sebelumnya, perusahaan pemurnian nikel PT VDNI yang berada di Morosi sudah mendapat izin dari pemerintah pusat untuk mendatangkan TKA asal negara China pada 22 April lalu. Namun kebijakan tersebut pun ditolak, karena suasana kebatinan masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19.
( HNR Andry SH )
