SULSELBERITA.COM. Enrekang – Dimasa Pandemi ini berbagai cara dilakukan pemerintah dalam meyelesaikan persoalan penanganan wabah virus covid-19, di lain hal berbagai permasalahan timbul dari penanganan dan pencegahan, hingga pada semakin meningkatnya jumlah pasien.
Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten enrekang, demi Mengantisipasi hal tersebut pihaknya menganggarkan penanganan penyebaran virus covid 19 sebesar 1,7 M, Anggaran tersebut tersebut merupakan terdiri dari Rp 300 juta dari dana APBD dan Rp 1,4 miliar dari realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana realokasi DAK dari RSUD sebesar Rp 400 juta dan Rp 1 miliar DAK dari Dinas Kesehatan Enrekang.
Namun kondisi tersebut justru menuai kritikan dari salah seorang Tokoh Pemuda Enrekang, Andi Pangeran Nasser melalui rilisnya (14/4), menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan langkah taktis, maksudnya taktis dalam pencairan anggaran, akan tetapi fakta lapangan mengatakan masih tumpul terhadap kinerja, pihaknya berharap semoga anggaran tersebut tidak disalahgunakan lagi.
“Sebuah terebosan yang baik menurut saya, Akan tetapi, enrekang memiliki catatan buruk dalam menggunakan anggaran DAK, masih adanya oknum yang berkeliaran yang notabenenya tersangkut tindak pidana korupsi terhadap DAK yang ada di maiwa maka tentu itu menjadi ketakutan ketika pemkab kembali menggunakan anggaran DAK”, Katanya
Pemuda yang kerap disapa pangeran ini juga mengatakan bahwa perlu adanya transparansi terhadap anggaran sebesar 1,7 M ini. Jangan sampai masuk pada lubang yang sama seperti terkorupsinya DAK yang ada di maiwa.
“Kita melihat bahwa, dana sebesar 1,7 M untuk penanganan covid 19 ini sangat besar,namun kita melihat pula yang terjadi Di lapangan, belum adanya tindak cepat pemkab. Kurangnya kordinasi ke kecamatan kecamatan malah akan menyebabkan kecurigaan masyarakat tentunya. Kita belajar ke pengalaman-pengalaman sebelumnya jadi jangan asal di terima mentah ketika ada anggaran yg ingin di gunakan mengatasnamakan masyarakat”,Sambungnya
Ia menyarankan seharusnya bukan hanya anggaran yang cepat di cairkan, melainkan kinerja dan alokasi ya pula harus cepat, tentu dengan transparansi, sehingga dana DAK tersebut tidak mengalir sama dengan kasus DAK kemarin yang sampai saat ini belum terselesaikan
“Seharusnya bukan hanya anggaran yang cepat di cairkan, melainkan kinerja dan alokasi ya pula harus cepat, tentu dengan transparansi, takutnya dana DAK tersebut mengalir sama dengan kasus DAK kemarin yang sampai saat ini belum terselesaikan” Tutupnya
