SULSELBERITA.COM. Konawe Selatan – Sistem keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan di nilai nyaris lumpuh, hal tersebut diungkapkan oleh Senawan Silondae, yang merupakan wakil ketua II DPRD Kab.Konawe Selatan, Jumat, (27/03/2020).
“Ada ketidak singkronan antara sistim keuangan dan pembangunan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, serta kurang andilnya petinggi pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan di kabupaten Konawe Selatan” Ujar Senawan.
Lanjut senawan, “Kami selaku unsur pimpinan anggota legislatif dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat-rapat kerja dengan seluruh SKPD dan meminta semua kontrak kontrak kerja mulai 2018 hingga 2019 untuk di jelaskan kepada kami karena fungsi kami salah satunya adalah terkait pengawasan” Paparnya.
“Kami dari Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan rapat bersama, yang dihadiri oleh anggota fraksi Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, PAN serta Demokrat pada hari Kamis, 26/3/2020.kemarin . Hasil rapat tersebut disepakati untuk melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus)terkait kelambatan keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan” Ungkap Senawan lebih jauh.
“Pembentukan Pansus ini, adalah tindak lanjut surat 4 fraksi yang masuk kepada unsur pimpinan DPRD Konsel,” ujar Senawan lagi.
Menurut Ketua DPC PDIP Konsel ini, pembentukan Pansus dikarenakan DPRD melihat kondisi keuangan pemerintah daerah yang dinilai saat ini sudah sangat memprihatinkan, terutama, sekarang sudah akan memasuki bulan April Dana Desa (DD), serta dana Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana-dana lainnya belum cair-cair, dan ini sudah sangat meresahkan.
“Hitungan kami, jika tidak ada langka kongkrit DPRD untuk mempresur eksekutif terkait masalah kelambatan keuangan Daerah yang terjadi saat ini. Kami pikir akan terus mandek sampai satu tahun anggaran kedepan. Walaupun kemarin kami sudah melakukan RDP dengan TAPD dan jawabannya selalu sama hanya kamuflase, bahwa ini terjadi ketidakseimbangan antara dana transfer dan dana pembiayaan,” jelas Senawan.
“Pertanyaannya kami, apa yang dibiayai sehingga lebih besar pembiayaan dari pada dana masuk. Harusnya dari sisi perencanaan TAPD sudah merencanakannya dengan matang,” pungkasnya.
Dan memang, kata dia, pihaknya melihat ada indikasi tata kelola keuangan yang tidak bagus. Karena kalau kita bicara gaji apapun alasannya pemerintah pusat per tanggal 1 sudah transfer ke daerah, dan kenyataannya pembayarannya terlambat. Apa sesungguhnya yang terjadi?
“Pembentukan Pansus ini bukan kepentingan lembaga kami, namun semata-mata kepentingan daerah. Hasil dari kerja Pansus nanti akan kami rekomendasikan ke BPK untuk dilakukan audit khusus kepada Konsel, karena di daerah-daerah lain tidak terjadi seperti ini,” tutup Senawan Silondoe
Ditempat terpisah, salah satu aktivis senior, Karmin ketika di temui di sekretariat DPW LIRA SULTRA, memberikan tanggapan kepada media ini, tentang adanya rencana DPRD Kab-konawe selatan melakukan pansus tentang pengelolaan keuangan, yang mana sudah tidak sejalan sesuai peraturan dan perundang undangan, hal ini sangat mendukung agar pihak pemda konawe selatan bisa lebih terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi ,sehingga keuangan konawe selatan mengalami depisit, “Kami sangat mendukung agar cepat diadakan pansus, sehingga melahirkan rekomondasi apakah ada pelanggaran atau tidak”,tutupnya.
( Hendra )
